KopiPagi JAKARTA : Ada pepatah, istri satu itu cukup tapi dua kurang. Karena biasanya bagi yang sulit mengendalikan napsunya setelah dapat dua kepingin tiga dan seterusnya. Memang lebih tiga pun diperbolehkan asal berlaku adil. Namun berlaku adil untuk dua istripun sejatinya sulit adanya.
Sama halnya yang diperlakukan salah seorang bupati yang beristri lebih dari empat ini. Ia berusaha adil untuk membagi rejeki bagi ke lima istrinya yang lain. Namun salah satu istrinya merasa diperlakukan tidak adil lalu melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nah, lho..!
Usut punya usut ternyata pembagian rejeki dari sang bupati itu rejeki yang nota bene tidak halam alias uang haram. Maksudnya sich baik ingin berlaku adil membagi rejeki untuk istri-istrinya. Bagi-bagi dosa bagi istrinya yang berentet. Bagi-bagi dosa pun ternyata masih juga diperebutkan. Karena ada satu istri yang merasa diperlakukan tidak adil, maka pembagian dosa itu pun akhirnya terkuak sudah dan bergulir ke gedung Merah Putih Kuningan Jakarta Selatan.
Cerita ini bukan fiksi belaka melainkan benar adanya. Kejadian yang sejatinya. Sebutlah itu oknum kepala daerah yang ingin menikmati uang haram hasil suap. Dan uang haram itu dipergunakan untuk menyenangkan istri-istri yang lainnya. Namun salah satu istrinya justru tidak diikutsertakan menikmati uang haram. Cerita ini dipetik dari Ketua KPK, Firli Bahuri yang disiarkan lewat kanal You Tube KPK pada Selasa (10/11/2020) yang lalu.
Ketua KPK Firli Bahuri saat Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan kanal YouTube KPK, Selasa (10/11/2020).Kata Firli Bahuri, laporan korupsi seorang kepala daerah dari wakilnya atau sekretaris daerah. Hal itu terjadi karena para wakil kepala daerah memiliki hasrat untuk menjadi kepala daerah saat kepala daerah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK.
Namun ada pula, disebut Firli, kepala daerah dilaporkan oleh istri sendiri lantaran sang oknum kepala daerah hanya membagikan uang haram tersebut kepada istri-istrinya yang lain. Menariknya, Firli mengungkapkan, alasan istri oknum kepala daerah yang tersangkut korupsi itu melaporkan suaminya, hanya lantaran sang istri tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut.
“Pengalaman empiris pak, laporan korupsi itu yang dilakukan kepala daerah pak, pasti (dilaporkan) orang terdekat. Kami ambil contoh pak, kami menangkap bupati, yang lapor istrinya. Coba pak, seorang istri melaporkan bupati yang korupsi,” kata Firli
Oleh sebab itu, Firli menegaskan bahwa KPK tidak akan kesulitan untuk melacak dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
“Laporan korupsi itu yang dilakukan oleh kepala daerah pasti (dari) orang terdekat. Kami ambil contoh, kami menangkap bupati yang lapor istrinya, coba Pak, seorang istri melaporkan bupati yang korupsi, kira-kira apa jawabannya kenapa,” tukasnya.
Pasalnya, kata Firli, istri bupati itu tidak menikmati uang dari suaminya. Sebab, uang dari bupati itu mengalir ke istri-istrinya yang lain. Karena dia hanya menerima, tapi tidak menikmati. Begitu terima uang itu langsung digeser ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan istri kelima “Dia foto pak kepada kita pak, ‘ini pak uang baru diterima oleh suami saya, kemarin kampanye saya habis-habisan’,” imbuhnya.
Namun Firli tidak menyebutkan detail bupati mana yang dimaksudkan. Dia menegaskan bila apa yang diceritakannya itu bukan karangan. “Ini terjadi, bukan tidak terjadi, benar terjadi, real! Jadi, yang melaporkan orang korupsi adalah orang terdekat,” kata Firli.
Untuk itu, dia berharap, pembekalan yang diikuti oleh calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu dari Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. “Agar tak sampai tersandung kasus yang sama,” imbuhnya. Kop.
