PEMATANGSIANTAR | KopiPagi : Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun mendesak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) agar segera melantik Wakil Walikota (Wawako) terpilih Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani.
Desakan itu disampaikan Edis Galingging selaku Ketua Presidium PMKRI Pematangsiantar dan Juwita Theresia Panjaitan selaku Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun dalam rilis yang diterima koranpagionline.com Sabtu (25/09/2021).
Dalam rilisnya, kedua gerakan mahasiswa PMKRI dan GMKI mengatakan, bahwa belakangan masyarakat umum maupun para pejabat pemerintah, baik daerah maupun nasional, sedang hangat mempersoalkan kenapa Wakil Wali Kota terpilih belum dilantik.
Menurut ketua PMKRI dan GMKI, hal itu dilatarbelakangi bahwa sampai saat ini Wakil Wali Kota Terpilih Pematangsiantar tidak kunjung dilantik karena ketidak adanya ketegasan dari Mendagri.
Untuk diketahui, Pilkada Serentak Tahun 2020 telah lama dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan KPU telah menetapkan sosok baru yang terpilih untuk memimpin Kota Pematangsiantar dalam waktu 5 tahun ke depan, kata Edis Galingging selaku Ketua Presidium PMKRI Pematangsiantar.
“Kota Pematangsiantar sudah mengharapkan sosok baru dalam memimpin kota ini. Ditambah lagi situasi kota ini yang sedang mengalami carut-marut permasalahan. Karena itu, kita meminta agar Mendagri yang dalam hal ini Bapak Tito Karnavian segera melantik Wakil Wali Kota Pematangsiantar,” ucap Edis Galingging.
“Jangan pada saat Pilkada Serentak Tahun 2020, Pemerintah Pusat mengikutsertakan Kota Pematangsiantar turut melaksanakan Pilkada Serentak, serta telah banyak menghabiskan banyak biaya. Namun, yang terjadi setelah terpilih pemerintah seolah enggan untuk melangsungkan pelantikan terhadap Wakil Walikota yang terpilih,” tegas Edis Galingging.
Desakan yang sama juga disampaikan oleh Juwita Theresia Panjaitan selaku Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun. Menurut Theresia, butuh gebrakan dan gerakan-gerakan baru yang positif di kota Pematangsiantar melalui pemimpin baru di kota ini agar dapat menerapkan inovasi-inovasi baru, baik di tataran pemerintah dan masyarakat agar sistem yang diatur dapat dilakukan dengan baik.
Untuk itu Theresia mendesak Mendagri untuk segera melantik Wakil Walikota terpilih Pematangsiantar. Mendagri punya wewenang penuh dalam menindaklanjuti dan mengambil kebijkan. Karena hal ini sudah terlalu lama untuk dininabobokan.
“Selain itu Juwita juga menyoroti hal keterlambatan Pelantikan Wakil Wali Kota Terpilih Pematangsiantar menunjukkan ketidakkonsistenan Mendagri dalam melakukan atau mengambil keputusan-keputusan yang sangat dianggap penting. Dan hal yang terjadi sekarang dapat menjadi citra buruk ke depannya dalam pelaksanaan Pilkada,” tegas Ketua GMKI.
“Pilkada Serentak telah lama usai, akan tetapi yang terjadi di Kota Pematangsiantar sampai detik ini belum melangsungkan pelantikan terhadap Wakil Wali Kota Terpilih,” tegas ketua PMKRI dan GMKI.
“Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi di Kota Pematangsiantar. Karena itu, kami PMKRI dan GMKI mendesak Mendagri agar segera melantik Wakil Wali Kota Pematangsiantar,” kata Ketua PMKRI dan GMKI. ***
Editor : Nilson Pakpahan.
