JAKARTA | KopiPagi : Chairman ASEAN`Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Education (SOMRDPE), Sugito mengajak negara-negara ASEAN segera bangkit pasca Pandemi Covid-19.
Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut menegaskan akselerasi pemulihan dan ketahanan regional hanya bisa dicapai jika negara-negara ASEAN terus berkolaborasi bertukar pengalaman dan praktik terbaik masing-masing.
“Kita harus terus meningkatkan kerjasama dan bertukar pengalaman dengan memanfaatkan kemajuan digital teknologi dalam perencanaan pembangunan terutama pasca pandemic Covid-19 ini,” ujar Sugito saat menghadiri acara pertemuan ke-18 SOMRDPE bertajuk Mengakselerasi Pemulihan dan Menguatkan Ketahanan ASEAN untuk Pembangunan Desa dan Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan ASEAN yang digelar secara virtual, Selasa (23/11/2021).
Sugito menjelaskan Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dalam mengakselerasi pemulihan pasca pandemic Covid-19. Di sektor pariwisata misalnya Indonesia melakukan berbagai langkah agar sektor ini segera pulih. Di antaranya penerapan CHSE (cleanliness, health, safety and environment); menyiapkan fasilitas vaksin di bandara, hotel dan kantor desa, serta menyiapkan tenaga kesehatan. “Pemerintah juga telah membuka akses jaringan desa wisata baik secara regional maupun global,” katanya.
Pemerintah Indonesia, kata Sugito juga secara khusus merevisi postur APBN dalam rangka memperkuat upaya nasional dalam menanggulangi dampak COVID-19 melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Beberapa program di bawah program PC-PEN telah dilaksanakan antara lain program yang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. “Indonesia telah memiliki Dana Desa, dan untuk menahan meningkatnya angka pengangguran di pedesaan, Dana tersebut juga telah dialokasikan untuk Program Dana Desa Untuk Pekerjaan Intensif (PKTD),” katanya.
Dia mengungkapkan penggunaan Dana Desa untuk program Tunai Desa untuk Pekerjaan Intensif telah menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja, dengan hampir separuhnya merupakan tenaga kerja dari keluarga miskin. Olehnya, Indonesia memandang perlu untuk benar-benar mengidentifikasi dan mendiskusikan proyek dan program di bawah FAP RDPE 2021-2025 yang dapat mendukung implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) khususnya pada Broad Strategy 2 of ACRF Implementation Plan. “Indonesia mendorong keterlibatan berbagai mitra SOMRDPE untuk terlibat aktif dalam mendukung Rencana Aksi tersebut,” kata Sugito.
Soal implementasi SDGs, lanjut Sugito Indonesia melalui Kemendes PDTT telah meluncurkan program upaya lokalisasi SDGs 2030 ke tingkat desa. “Patut dicatat bahwa tujuan ke-18 SDGs Desa Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif berupaya melestarikan sejarah, budaya, dan kelembagaan asli desa di Indonesia,” katanya.
Beberapa kebijakan dan aturan dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan SDGs Desa, antara lain pembentukan atau revitalisasi
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Gabungan BUMDes (BUMDesma), pengembangan ekonomi kreatif, dan desa aman COVID-19. “Saat ini dalam tahap pemutakhiran data mikro di lebih dari 74.000 desa di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap target kemiskinan ekstrem nol persen Indonesia tahun 2024,” kata Dirjen Sugito.
Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis data mikro di setiap desa. Dengan data mikro ini, kata Sugito, pemerintah desa dapat memastikan dana desa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Indonesia terus memperbarui data desanya berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Data desa dikumpulkan oleh relawan desa, tersedia dan dimiliki oleh desa, dan digunakan oleh desa. Pemutakhiran data desa berbasis SDGs akan membentuk budaya perencanaan pembangunan yang baik.
“Masyarakat telah mengumpulkan data berbasis SDGs Desa dari 60 persen desa di seluruh Indonesia,” katanya.
Terkait isu perubahan Iklim, Sugito mengatakan, SDGs Desa mengarah pada terwujudnya Desa Peduli Lingkungan dengan berbagai indikator yang menunjukkan penekanan pada penggunaan “energi baru terbarukan”, seperti pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya, serta pengelolaan sampah melalui sistem reduce-reuse-recycle.
Untuk desa, peningkatan kapasitas masyarakat telah dilakukan dalam penanganan bencana, menjaga lingkungan dan perubahan iklim, baik di darat maupun di laut. Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ASEAN saat ini sedang membahas ratifikasi Kerangka Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN 2021–2025.
Pertemuan SOMRDPE ke-17 pada 26 Maret 2021 menyepakati untuk mendukung implementasi ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework dengan secara resmi menyampaikan kepada ACW dukungan dari SOMRDPE termasuk partisipasi dalam dialog dan konsultasi kebijakan lintas sektor dan antar pilar.
Sugito pun menjelaskan soal isu pengarutamaan Gender. Dipaparkannya, Salah satu fokus pembangunan desa dan perdesaan adalah penguatan sosial budaya, termasuk pemberdayaan perempuan melalui pembangunan desa percontohan yang ramah perempuan dan ramah anak. “Program ini dijalankan setiap tahun secara berkesinambungan di beberapa kabupaten/kota,” katanya.
Salah satu contohnya adalah adanya peraturan di tingkat desa yang menjamin pelayanan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Terkait kepedulian desa terhadap anak, Desa Pematung di Lombok Timur telah menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Indonesia telah memiliki Dana Desa, dan untuk menahan meningkatnya angka pengangguran di pedesaan, Dana tersebut juga telah dialokasikan untuk Program Dana Desa Untuk Pekerjaan Intensif (PKTD). Penggunaan Dana Desa untuk program Tunai Desa untuk Pekerjaan Intensif telah menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja, dengan hampir separuhnya merupakan tenaga kerja dari keluarga miskin. Gat/Kop.
