DPRD-SU: Pemprovsu Diminta Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Tabagsel

KopiPagi MADINA : DPRD Sumatera Utara melakukan rapat Paripurna terkait hasil reses ke-II masa persidangan I tahun 2019 – 2020 di ruang sidang DPRD Sumut, Selasa lalu. Banyak aspirasi berhasil diserap dari masyarakat mulai dari pandemic virus Corona hingga berbagai permasalahan pertanian.   

Laporan hasil reses yang  dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 Mei 2020 untuk pemilihan Dapil VII yang meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatn, Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA), Kabupaten Padang Lawas (PALAS), kota Padangsidempuan disampaikan oleh Abdul Rahim Siregar, ST, MT dari fraksi PKS. 

Kegiatan reses tersebut terdiri dari 10 orang anggota DPRD – SU akan tetapi yang melaksanakan kegiatan reses hanya 5 orang anggota dewan dengan komposisi dan personalia yaitu H. Fahrizal Efendi Nasution selaku ketua, Abdul Rahim Siregar, ST, MT sebagai sekretaris, serta  anggota terdiri dari Rahmat Rayyan Nasution, Drs. Parsaulian Tambunan dan Ahmad Fauzan Daulay

Adapun aspirasi yang  diserap dari masyarakat diantaranya terkaid pandemi Covid-19, masyarakat berharap agar pemerintah propinsi memberikan bantuan pengadaan alat pembersih cuci tangan dan alat pelindung diri (APD), obat-obatan dan masker di setiap desa, rumah-rumah ibadah dan fasilitas-fasilitas umum (Fasum) dalam rangka pencegahan Covid-19.

Selain itu, Pemprovsu diminta agar segera menyalurkan bantuan program jaringan pengaman sisial dan terlebih dahulu melakukan verifikasi data secara akurat sehingga penerima adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

Terhadap UKM yang terdampak Covid-19 di daerah Tapanuli bagian Selatan, masyarakat berharap Gubernur Sumatera Utara segera melakukan pendataan awal dan pemberian bantuan/modal usaha.

Lebih lanjut Rahim menyampaikan, di bidang pendidikan diperoleh beberapa aspirasi yaitu memberikan beasiswa untuk masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1, S-2, dan S-3 serta memperhatikan kualitas kepala sekolah dan guru. 

“Kualitas pendidikan kita akan ditentukan oleh kualitas guru dan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, sehingga dapat melahirkan anak didik yang siap pakai untuk menjawab tantangan era globalisasi, kualitas kepala sekolah dan guru yang mumpuni harus menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara,” tegas Abdul Rahim Siregar.

Di bidang infrastruktur, kata politisi PKS ini, ruas jalan dari Simpang Gunung Tua ke Nagasaribu sepanjang 8 Km rusak parah untuk dinaikkan statusnya menjadi jalan Propinsi, Perbaikan dan pelebaran jalan dari Sosopan ke Batang Onang Gunung Tua sepanjang 35 Km, perbaikan jalan Propinsi dari Hutaimbaru ke Batunadua sepanjang 20 Km.

Selanjutnya usulan agar Pemprovsu memberikan pemeliharaan jalan Propinsi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, karena anggota dewan tidak melihat adanya pemeliharaan jalan di daerah pemilihan Sumut VII, sementara alokasi dana untuk pemeliharaan jalan sangat besar dianggarkan. 

Di bidang pertanian, diharapkan pemerintah agar segera menaikkan harga jual getah karet dan gabah padi, mengatasi kesulitan tersedianya pupuk dan mengendalikan mahalnya harga pupuk, mengalokasikan dana bantuan bibit dan alat-alat pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, serta meningkatkan pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian di wilayah Tapanuli bagian Selatan. 

“Diharapkan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara agar di dalam menyusun anggaran bantuan keuangan propinsi ke kabupaten/kota maupun anggaran yang dilaksanakan oleh OPD dilakukan secara proporsional dan menggunakan skala prioritas terutama  yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat,” kata Rahim.

Untuk bidang Sosial, masyarakat Tapanuli Bagian Selatan mendorong adanya sosialisasi dan penyuluhan sampai ke tingkat desa untuk mencegah maraknya peredaran Narkoba yang hingga saat ini semakin manjamur dan menggurita.

Menurut data BNN Pusat bahwa Sumatera Utara urutan ke 3 terbesar peredaran Narkoba secara Nasional. Untuk itu Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kepolisian Daerah, Pangdam dan BNN Propinsi Sumateta Utara diminta komitmen untuk memberantas narkoba mulai dari hulu hingga ke hilir.

Masih kata Rahim, seyogyanya agar diberikan hukuman yang berat bagi oknum yang ikut melindungi peredaran Narkoba. Dan juga diharapkan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara memberikan pelatihan-pelatihan mengenai keterampilan kerja, budi daya pertanian, peternakan dan perkebunan bagi warga/kelompok tani, masyarakat dan pemuda yang ada di wilayah tersebut. 

“Kemudian diminta perhatian yang serius dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Perizinan, Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral agar menertibkan pertambangan emas illegal yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat,” ujar Rahim.

Selain itu, diminta kepada Gubernur untuk mengkaji ulang MoU dengan pertambangan emas Agincourt/Martabe di Batangtoru Tapanuli Selatan dan pertambangan emas Sorikmas Mining di Mandailing Natal yang telah melakukan eksplorasi selama 23 tahun. Namun demikian belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Propinsi Sumateta Utara, dan perlu perhatian gubernur untuk eksplotasi pertambangan yang memiliki potensi emas 95 ton di lahan perkebunan sawit PT Perkebunan di Batang Natal Mandailing Natal. Kop.

Pewarta :

Dahrul Nasution.