KopiPagi | JAKARTA : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, pantai selatan (Pansel) Jawa Timur (Jatim) berpotensi diguncang gempa dengan kekuatan maksimal M 8,7 dan potensi tsunami dengan tinggi maksimal 29 meter.
Merespons hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta BMKG menjelaskan secara terbuka informasi gempa yang berpotensi tsunami tersebut dan bagaimana menyikapinya, serta mendorong pemerintah melakukan upaya mitigasi bencana terhadap wilayah dengan potensi gempa dan tsunami tersebut.
“Salah satunya dengan rumus 20-20-20, yaitu jika terjadi gempa lebih dari 20 menit maka masyarakat mempunyai waktu 20 menit untuk mengungsi ke tempat yang minimal lebih tinggi 20 meter atau lebih,” kata politisi yang akrab disapa Bamsoet ini kepada para awak media, Senin (07/06/2021).
Bamsoet meminta pemerintah mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai tanggap darurat bencana.
“Seperti mempersiapkan tas dengan keperluan-keperluan penting yang dapat langsung diangkut apabila terjadi bencana hingga bagaimana pertolongan pertama untuk menyelamatkan diri apabila terjadi gempa maupun tsunami,” ujar Waketum Partai Golkar ini.
Bamsoet pun mendesak pemerintah agar meningkatkan sistem teknologi prediksi gempa dan tsunami yang lebih mutakhir, seperti EWS (early warning system) dan Buoy tsunami dikarenakan Indonesia merupakan wilayah yang aktif dan rawan gempa bumi, sehingga perlu kesiapan dan antisipasi sejak dini guna meminimalisir terjadinya korban jiwa.
“Selain itu, MPR juga berharap agar pembangunan-pembangunan di Indonesia dapat dilakukan dengan pembangunan yang tahan gempa dan tsunami, khususnya dapat diutamakan di daerah-daerah rawan bencana, sebab hal tersebut sebagai salah satu upaya mitigasi struktural dan kultural,” papar Ketua IMI ini.
Lebih jauh, Bamsoet menghimbau pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat dan pihak swasta menyiapkan lokasi pengungsian sementara termasuk sarana dan prasarana evakuasi yang layak dan memadai.
Bamsoet juga menyarankan kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD, memastikan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana beroperasi dengan baik, terpelihara dengan layak, dan terjaga selama 24 jam setiap harinya.
“Hal ini untuk meneruskan apabila ada peringatan dini dari BMKG,” jelas Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.
Lebih lanjut, Bamsoet mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan siaga terhadap bencana serta tidak terpancing isu hoax atau berita yang belum valid kebenarannya terkait gempa bumi dan tsunami.
“Serta mengupdate perkembangan berita gempa dan tsunami di website atau media sosial resmi BMKG dan pemerintah,” pungkas Bamsoet. *Kop.
