JAKARTA | KopiPagi : Pasca insiden bentrokan antara personel TNI yang tergabung dalam Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Amole Brimob Polri di Mimika pada Sabtu (27/11/2021) yang lalu, Senator Papua Barat, Filep Wamafma angkat bicara. Menurutnya, kedua institusi tersebut harus melakukan evaluasi internal terkait “siklus” bentrok TNI-Polri yang kerap terjadi.
“Sudah menjadi rahasia umum bahwa TNI dan Polri seringkali bentrok dalam tugas. Perulangan kejadian ini semestinya ditelaah lebih jauh latar belakangnya. Bukan karena masalahnya sepele, tetapi karena berulang. Lihat saja data berapa banyak konflik TNI-Polri dalam setahun,” kata senator Papua Barat ini, Selasa (30/11/2021).
Menurutnya, konflik berulang yang terjadi antara TNI-Polri tidak dapat dianggap remeh. Ia menyebut bahwa akar masalah yang terjadi karena adanya konflik tertutup antara TNI-Polri, adanya prasangka, persepsi dan identitas sosial yang berbeda.
Politisi sekaligus akademisi Papua Barat ini yakin salah satu penyebabnya ialah kecemburuan, problem hierarki, dan dikotomi pekerjaan yang tumpeng tindih di antara kedua institusi itu, sehingga memudahkan konflik terjadi.
“Kedua institusi ini tugasnya menjaga marwah negara. Jangan sampai isu-isu yang beredar terkait bentrokan, dipertontonkan lagi, misalnya ada pimpinan yang kurang peduli, kecemburuan terkait kesejahteraan antarinstitusi, atau lainnya,” Filep menambahkan.
“Supaya tidak berlarut-larut dan cenderung menciptakan dendam, maka saya sarankan harus ada evaluasi total terkait sinergitas kedua institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergitas ini menjadi kunci agar setiap institusi menghilangkan ego sektoralnya. Bila memang ini ulah oknum tertentu, maka harus diproses hukum secara tegas,” tandasnya.
Ia pun berharap kepada personel TNI-Polri lebih mengedepankan visi besar dalam menciptakan keamanan di Papua dan Papua Barat.
“Kita berharap TNI-Polri sudah selayaknya bersikap lebih arif di lapangan. Kalau rakyat jadi korban dari kejadian seperti ini, urusannya bukan lagi antarinstitusi, melainkan negara dan rakyat. Itu yang tidak kita inginkan. Saya berharap Kapolri dan Panglima TNI benar-benar memahami situasi ini,” ujar Filep.
Rusdah Sarifah (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia di tengah masyarakat. *Kop.
