Operasi Intelijen Kejaksaan : Ujung Tombak Suksesnya Pembangunan Strategis

KopiPagi PASBAR : Kinerja Intelijen Kejaksaan yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, sebagai ujung tombak Pemerintah dalam menyukseskan program-program pembangunan strategis, baik berskala nasional maupun daerah, saat ini sangat dinanti oleh masyarakat.

Seperti apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr Sunarta SH MH,  saat membuka acara Sosialisasi dan Fungsi Direktorat D (Bidang Pengamanan Pembangunan Strategis) pada JAM Intel Kejagung di Hotel Kristal Cilandak, Jakarta, Jumat (09/04/2021), kemarin yakni “Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dikatakannya, arah kebijakan penegakan hukum dalamDr Sunarta SH MH memberantas tindak pidana korupsi itu merupakan upaya penegakan hukum yang mendukung investasi, bukan hanya sekedar mencari kesalahan administrasi maupun perizinan hanya demi mendapatkan keuntungan pribadi saja, atau hanya upaya meningkatkan pengamanan dan penyelamatan aset BUMN dan BUMD serta Pemerintah Daerah, namun yang lebih prioritas adalah upaya untuk menjamin suatu wilayah yang bebas dari korupsi.

“Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan melalui Bidang Intelijen di seluruh Indonesia berupaya melakukan tindakan preventif guna meminimalisasi peluang dan risiko-risiko terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan strategis,baik nasional maupun skala daerah,” ucap Sunarta.

Sunarta mengatakan, pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat, Elianto

Ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan strategis meliputi seluruh sektor infrastruktur dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah.

kinerja ini tentunya dapat menjadi pemicu semangat jajaran bidang Intelijen tidak hanya di Pusat namun di seluruh wilayah Indonesia untuk terus meningkatkan etos kerja dan komitmen pelayanan prima dalam kegiatan pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Pemerintah maupun BUMN/BUMD sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah.

Oleh karena itu, kata Sunarta,  pelaksanaannya harus dilakukan secara serius, transparan dan akuntabel, terlebih dana pembangunan yang dipakai berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atau hutang yang dilakukan oleh negara.

“Hal ini juga dapat meningkatkan citra dan nilai Pemerintah di mata masyarakat bahwa Pemerintah selalu bekerja bagi rakyat,” tegas Sunarta.

Pengamanan pembangunan strategis oleh Kejaksaan berupaya hadir dalam rangka sinergi dan membantu mencari solusi atas hambatan, mencegah korupsi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kiranya kerjasama antara Kejaksaan dan kementerian serta  BUMN ini dapat dilaksanakan secara optimal demi kepentingan Bangsa Indonesia Oleh Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia.

“Seperti pada pengamanan pembangunan strategis program-program padat karya dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di semua lini,” ujarnya

Sunarta menegaskan, kunci keberhasilan kegiatan pengamanan pembangunan strategis ini yaitu melalui Identifikasi masalah sejak dini, koordinasi, transparansi dan sinergi semua stakeholder (pemilik pekerjaan, pelaksana, pengawas dan APIP).

“Oleh karena itu kami mengajak rekan-rekan di Kementerian dan BUMN untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama secara aktif sejak dini dengan jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan, baik dengan Direktorat D pada JAM Intelijen maupun dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, sehingga kita dapat bersama-sama bersinergi dalam menyukseskan pembangunan strategis di Indonesia,” ajak Sunarta.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat, selain berdasarkan acara sosialisasi Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong tersebut di atas, Kejari Pasbar khususnya Intelijen Kejaksaan sebagai satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia memang sedang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, juga selalu melakukan kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.

Kejari Pasbar memang serius dalam melaksanakan komitmen untuk menuntaskan berbagai proyek-proyek yang mangkrak tahun sebelumnya.

Kegiatan ini sebagai usaha menuntaskan berbagai proyek fisik yang mangkrak, bahkan Kejaksaan sudah memanggil sejumlah orang terkait dengan proyek tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai usaha mendapatkan titik terang dalam penuntasan berbagai perkara yang diduga merugikan anggaran keuangan negara di Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian antara lain diungkapkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat, Elianto saat dikonfirmasi oleh Insan Pers yang tergabung di PerkumpulAn Jurnalis Online ((AJO) Pasbar di ruangannya Kamis, (08/04/2021) kemarin.

Yuheldi Nasution, SH. saat mendampingi kliennya di Pengadilan Pasbar.

Upaya Kejari dalam melirik dan memeriksa sejumlah orang terkait beberapa proyek mangkrak tersebut disambut baik oleh masyarakat dengan penuh harapan, bukan hanya sekedar pelepas tanggung jawab pengamanan saja, tapi penuntasan serius dalam penegakkan hukum.

Seperti yang disampaikan oleh beberapa masyarakat peduli pembangunan Pasbar saat mengomentari berita KopiPagi terkait proyek mangkrak di medsos melalui FB-nya, seperti Erwan berharap, “Klau bisa seluruh kelompok tani sawit di Pasaman Barat diperiksa , karna seluruh ketua kelompak kaya semua,” keluhnya.

Rom Sikumbang, dan Guslan Nasution juga langsung menanggapi, “sangat setuju” betul saya setuju,” ucap Erwan,

“Sangat S7, termasuk Gapoktan,” ucap Guslan Nasution. dan Andhi meminta agar Ketua Kelompok Tani juga diperiksa. “Kalo ketua klompok tani gk di periksa pak…..?” harap Andhi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pengacara Muda Pasbar, Yuheldi Nasution,SH.yang juga Ketua LSM  Aliansi masyarakat Bersatu (AMB) Pasaman Barat, Yuheldi Nasution SH,

Yuheldi mengapresiasi   langkah yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dengan memanggil sejumlah OPD di Pasaman Barat, tentunya hal ini menjadi sebuah upaya untuk    memberantas adanya dugaan Korupsi di Pasmanan Barat.

” kita mengapresiasi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dalam mengambil tindakan dengan cara memanggil dan memeriksa sejumlah OPD dan Anggota DPRD di Pasaman Barat, ” ujarnya.

Yuheldi berharap agar pemanggilan dan pemeriksaan ini dapat memberikan dampak positif terhadap Pembangunan Pasaman Barat, baik secara admistrasi dan fisik, kedepannya.

Apa yang menjadi dasar pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memanggil dan memeriksa sejumlah orang, baik dari OPD maupun Anggota DPRD Pasaman Barat priode sebelumnya,  tentunya kejaksaan mempunya dasar yang kuat, bisa saja dari hasil temuan BPK Perwakilan RI Sumatera Barat, pada penggunaan anggaran di tahun – tahun sebelumnya yang tidak direlesaikan oleh pihak-pihak yang menggunakan anggaran, dan bisa juga memang Kejaksaan sendiri sudah mempunya bahan untuk itu berdasarkan hasil analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen-komponen strategis sebagai bahan.

Yang jelas kita mendukung Kejaksaan dalam membuka tabir dugaan dugaan tindak pidana korupsi di bumi mekar Pasaman Barat.

“sebagai masyarakat siapapun kita, semua mempunyai hak untuk memberikan informasi bahkan melaporkan jika ada menemukan dugaan tindak pidana korupsi,” terang Yuheldi kepada KopiPagi di ruangan Pengadilan Negeri Simpang Empat saat mendampingi kliennya. ***

Pewarta : Zoelnasti.