Connect with us

HUKRIM

Jampidum Asep Mulyana Kabulkan Permohonan RJ Kejari Sleman

Published

on

JAKARTA | KopiPagi : Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Prof Asep Mulyana, mengabulkan permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ) yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman.

Jampidum Asep Mulyana, Rabu (10/07/2024), membenarkan ada 1 perkara diajukan Kepala Kejari Sleman, Bambang Yunianto, yang dikabulkan permohonan RJ-nya.

Jampidum Asep Mulyana mengatakan, sebelumnya perkara tersebut telah dilakukan gelar perkara (ekspose) secara virtual.

Kajari Sleman, Bambang Yunianto, menyebutkan, perkara atas nama tersangka Ilham Dwi Sahputra bin Agus Nugroho (Alm) yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Selain itu, Jampidum Asep Mulyana juga menyetujui 3 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap tersangka:

  1. Arief Rahman alias Gendut dari Kejari Yogyakarta, melanggar 362 KUHP tentang pencurian Jo pasal 53 KUHP.
  2. Tersangka Hotmauli Rajagukguk dari Cabang Kejari Toba Samosir di Porsea, melanggar 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  3. Tersangka Mahatir Alvin dari Kejari Belawan, melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 KUHP.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain :

  • Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
  • Tersangka belum pernah dihukum.
  • Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
  • Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.
  • Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
  • Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
  • Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
  • Pertimbangan sosiologis.
  • Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jampidum Asep Mulyana memerintahkan Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ).

“Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” katanya. *Kop.

Editor : Syamsuri.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *