Connect with us

HUKRIM

Jampidum Asep Mulyana Kabulkan 2 Permohonan RJ Kejari Kabupaten Tangerang

Published

on

JAKARTA | KopiPagi : Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Asep Nana Mulyana, mengabulkan 2 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ).

Permohonan RJ ini diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Ricky Tommy Hasiholan.

Jampidum Asep Nana Mulyana, Rabu (19/06/2024), mengatakan, 2 perkara dari Kejari Kabupaten Tangerang itu termasuk dari 11 perkara yang dikabulkan permohonan RJ-nya.

Kajari Kabupaten Tangerang, Ricky Tommy Hasiholan, menyebutkan, kedua perkara tersebut adalah :

  1. Tersangka Rizky Rhamadhan alias Batak bin Deni Alpino yang melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
  2. Tersangka Adam Darun Nafis bin Helmi Sapril yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

Menurut Ricky, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini antara lain:

  • Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
  • Tersangka belum pernah dihukum.
  • Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
  • Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  • Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
  • Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
  • Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
  • Pertimbangan sosiologis.
  • Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jampidum Asep Mulyana memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ).

“Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” katanya. *Kop.

Editor : Syamsuri.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *