Connect with us

HUKRIM

Jaksa Agung Burhanuddin Hentikan Perkara Pencurian Tower Air

Published

on

JAKARTA | KopiPagi : Jaksa Agung Burhanuddin melalui Jampidum Kejagung Asep Nana Mulyana menyetujui perkara pencurian tower air yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ).

Agus Setiawan bin Tauzi disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Namun saat diketahui alasan dan kronologi dari perbuatan Tersangka, Jaksa Fasilitator dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara berupaya untuk mendamaikan Tersangka dengan pihak sekolah.

Kronologi bermula saat Tersangka melihat ada sebuah Tower Air berkapasitas 500 liter yang berada di belakang Sekolah Dasar Negeri 04 Papan Rejo.

Tersangka mengira bahwa tower air tersebut sudah tidak terpakai lagi. Oleh karenanya, Tersangka mencoba mengamankan barang tersebut ke kebun karet tanpa seizin dari pihak sekolah.

Tersangka Agus Setiawan bin Tauzi kemudian berniat menjual tower air hasil curiannya, dan hasil penjualannya itu akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Namun sampai saat Tersangka diamankan oleh pihak kepolisian, tower air tersebut belum juga laku terjual.

Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Mohamad Farid Rumdana, S.H., M.H., bersama Kasi Pidum Hery Susanto, S.H. serta Jaksa Fasilitator Eva Meilia, S.H., M.H. dan M. Arif Kurniawan, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.

Dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada pihak sekolah.

Mendengar penyesalan dan motif perbuatan Tersangka, pihak sekolah memaafkan Tersangka dan meminta agar Tersangka tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Korban juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan.

Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Plt. Kepala Kejaksaan Lampung I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Kamis, 20 Juni 2024.

Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui 13 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif atau Restoratif Justice (RJ).

  • Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
  • Tersangka belum pernah dihukum.
  • Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
  • Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  • Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
  • Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
  • Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

•™Pertimbangan sosiologis.

  • Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jampidum Asep Mulyana memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ).

“Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” katanya. “Kop.

Editor : Syamsuri.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *