Connect with us

HUKRIM

4 Permohonan RJ Dikabulkan Jampidum Asep Mulyana

Published

on

JAKARTA | KopiPagi : Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan RI, Prof Asep Mulyana, mengabulkan 4 Permohonan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ) yang diajukan sejumlah Kejari di Indonesia.

Jampidum Asep Mulyana menyebutkan, sebelumnya terhadap perkara-perkara telah dilakukan gelar perkara (ekspose) secara virtual.

Ketiga perkara itu adalah :

  1. Tersangka Ryan Andriano Zacharias alias Oyang dari Kejari Kota Kupang, melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman.
  2. Tersangka Herwan als Iwan bin Saman dari Kejari Indragiri Hilir, melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
  3. Tersangka Okto Sufryanto alias Aliang alias Bantong anak dari Yaman dari Kejari Dumai, melanggar Kesatu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

  • Telah dilaksanakan proses perdamaian.
  • Tersangka belum pernah dihukum.
  • Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
  • Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.
  • Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
  • Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
  • Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
  • Pertimbangan sosiologis.
  • Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jampidum Asep Mulyana memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ).

“Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” katanya. *Kop.

Editor : Syamsuri.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *