Beranda MEGAPOLITAN Segel Rumah Warga : Satpol PP Kota Depok Dituding Melanggar UU

Segel Rumah Warga : Satpol PP Kota Depok Dituding Melanggar UU

103
0

DEPOK | KopiPagi : Pemkot Kota Depok dituding tidak berlaku adil dan cenderung main hakim sendiri dengan tanpa aturan dan prosedur akan melakukan penyegelan terhadap sebuah bangunan rumah di Kompleks Pelni milik seorang warga, Iqbal Ferdiansyah. Rencananya, aparat Satpol PP Kota Depok yang akan melakukan penyegelan bangunan rumah di Kompleks Pelni, Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok pada Kamis (30/12/2021).

“Rencananya pembangunan rumah anak saya akan disegel Pemkot Depok karena dianggap tidak memilik Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Itu, tidak benar, karena kami memiliki legalitas kepemilikan sertifikat tanah dan juga IMB. Rencana aksi penyegelan ini bentuk kezaliman dan aksi main hakim sendiri yang dilakukan Pemkot Depok. Keputusan yang tak adil dan tanpa prosedur,” ujar Dr Boy Nurdin, SH MH selaku orang tua Iqbal Ferdiansyah saat melaporkan kejanggalan penyegelan pembangunan rumahnya ke sejumlah wartawan di Kantor PWI Kota Depok, Rabu (29/12/2021).

Menurut Boy, pihaknya memilik secara legal, membeli sebidang lahan seluas 624 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan pada 28 Desember 2012 di Komplek Pelni Blok G 2, No.6, RT 002, RW 017, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Pada 17 Juli 2014, Pemkot Depok menggeluarkan IMB peruntukan rumah tinggal yang ditanda tangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Sri Utomo.

“Pemkot Depok melanggar aturan yang dibuatnya sendiri dan takut dengan segelintir oknum warga, RT dan RW yang mengklaim lahan yang saya miliki adalah lahan faslitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum). Pemkot Depok tidak menyetujui permohonan perubahan IMB yang kami ajukan dengan alasan tidak disetujui warga. Jelas itu malanggar hukum, Undang-undang Dasar (UUD) dan Hak Azasi Manusia (HAM), semua warga negara berhak mendapatkan ijin tempat tinggal,” jelasnya.

Lanjut Boy, Pemkot Depok berlaku tidak adil dalam penegakan aturan dengan tidak melakukan upaya mediasi dan pembuktian atas klaim sepihak  segelintir oknum warga, RT dan RW yang menyebutkan lahan tersebut merupakan fasos fasum aset milik Pemkot Depok. Pemkot Depok seharusnya berdasarkan penegakan peraturan, mempermudah bukan mempersulit, apalagi diintervensi dan takut dengan tekanan atau desakan segelitir oknum warga, RT dan RW.

“Kalau lahan itu fasos fasum, tidak mungkin ada sertifikat kepemilikan dan juga pasti ada datanya di Pemkot Depok. Kami pernah minta untuk dikeluarkan surat pernyataan lahan kami bukan fasos fasum tidak diberikan Pemkot Depok. Itu tidak fair dan tak terbuka serta tak ada rasa keadilan. Justru, pihak Komisi A DPRD Depok yang membidani terkait aset Pemkot Depok justru menggeluarkan surat pernyataan lahan kami bukan fasos fasum,” terangnya.

Ia menegaskan, pihaknya sudah mengikuti mediasi yang difasilitasi Pemkot Depok, namun hasilnya tidak sesuai peraturan. Dan, pihaknya akan menempuh jalur hukum, dengan melakukan PTUN ke Pemkot Depok dan melaporan tindak pidana kepada oknum warga, RT dan RW. “Sepertinya segelintir oknum warga, RT dan RW ingin memaksa dan mengatur Pemkot Depok untuk mengambil paksa lahan kami agar dijadikan fasos fasum. Lalu, sampai kapan kami bisa membangun rumah kalau harus ijin RT dan RW yang tidak setuju selamanya. Ini sudah melampaui kewenangan RT dan RW, dan tentu, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Pihaknya, lanjut Boy, bahwa sudah mengikuti mediasi di Pemkot Depok, akan tetapi pihaknya tidak pernah menyetujuinya, karenanya tidak ada satupun tanda tangan persetujuan. “Tidak ada tanda tangan pihak kami, namun anehnya dalam berita acara, bahwa kami setuju. Bahkan ada surat penolakan tegas dari kami yang kami layangkan,” ungkapnya.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany mengatakan rencana penyegelan tersebut menindaklanjuti rekomendasi dari

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok terkait pelanggaran kegiatan pembangunan.

“Tidak terkait kepemilikan tanahnya. Saya rasa DPMPTSP Kota Depok sudah melakukan kajian yang mendalam sehingga dilimpahkan ke Satpol PP Kota Depok untuk ditindaklanjuti sanksi administrasi penyegelan. Setahu saya, pemilik bangunan sudah beberapa kali di panggil DPMPTSP Kota Depok dan sudah tiga kali diberi surat peringatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan, sebelum ada ijinnya,” jelas Lienda saat dikinformasi.

Menurut Lienda, penyegelan bersifat peringatan untuk sementara tidak melanjutkan kegiatan pembangunan sebelum dokumen perijinan selesai. Jika sudah selesai akan dibuka dan dipersilahkan membangun kembali.

“Tentunya DPMPTSP sudah mempelajari apa-apa yang menjadi pelanggaran dalam proses pembangunan tersebut. Tentunya juga DPMPTSP Kota Depok sudah berkoordinasi dengan Bagian Aset Pemkot Depok,” terangnya.

Dia menegaskan, berdasarkan keterangan DPMPTSP Kota Depok, pemilik bangunan belum pernah mengajukan ulang perubahan IMB yang  diterbitkan 2014 dan kegiatan pembangunan yang dilakukan saat ini tidak ada kesesuaian dari MB awal. “Penyegelan sudah sesuai peraturan dan prosedur,” ucap Lienda. *Kop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here