Beranda HUKRIM PMJ Diuji : Tangkap Oknum & Mafia di Balik “Sertifikat Tanah Berlaku...

PMJ Diuji : Tangkap Oknum & Mafia di Balik “Sertifikat Tanah Berlaku 1 Tahun”

258
0

KopiPagi | BOGOR : Polda Metro Jaya (PMJ) yang menangani kasus tanah di Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sudah menetapkan salah  satu tersangka dari jaringan mafia tanah ini. Untuk itu, PMJ diharapkan mampu membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Tangkap dan periksa semua yang terlibat baik itu oknum desa, oknum kantor BPN-ATR Kabupaten Bogor dan sosok Dr.Hj.Dwi Santy Kusumaningsih.

Pergerakan mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum Desa dan oknum-oknum kantor BPN/ATR Kabupaten Bogor Jawa Barat, hingga menghasilkan sertifikat tanah diatas sertifikat yang sudah terlebih dulu ada semakin menyita perhatian berbagai elemen masyarakat.

Munculnya serttifikat diatas sertifikat bukan tanpa dasar. Sertifikat asli tapi palsu (Aspal) itu hanya berdasar Ipeda (iuran daerah) dan NOP (nomor objek pajak) saja tanpa adanya girik. Memang aneh bin ajaib. Namun siapa dalang atau aktor yang sangat terorganisir hingga muncul dan terbit sertifikat berumur 1 tahun itu? Sertifikat berlaku hanya 1 tahun, apa pula ini?

Adalah Dr.Hj.Dwi Santy Kusumaningsih yang membeli tanah dari Yossi Rosida Soegeng pada tahun 2011 di depan dan disahkan notaris kemudian muncul sertifikat No 2956 yang berlaku 1 tahun (28-6-2012 s/d 28-10-2013 dengan mencaplok tanah milik Dra.Hj.Dewi Rasmani,MM yang dibelinya dari Yusda dengan sertifikat 4477 asal dari 149 yang lebih dulu ada.

Namun tanah dari sertifikat yang hanya berlaku 1 tahun yang dijual oleh Yossi Rosada Soegeng (kini sudah jadi tersangka) itu yakni nomor 2956 ini dipecah menjadi 5 sertifikat lagi yakni menjadi nomor 3281, 3282, 3283, 3284 dan 3285. Kesemua sertifikat tersebut hanya berdasarkan Ipeda dan NOP saja tanpa ada girik atau letter C tanah yang semuanya berdasarkan keterangan dari Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Dari penelusuran fakta dan data, ternyata Kepala Desa (Kades) Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, H. Abdul Azis Anwar,SE dengan surat keterangannya bernomor Nomor 593/309/V/Pemdes 2020 tanggal 12 Mei 2020 mengatakan bahwa sertifikat tanah atas nama Yusda gambar situasi No. 78/1978 Sertifikat SHM 4477 dahulu 149/Cimanggis dengan luad tanah 8.903 M2 telah sesuai dengan register Desa Cimanggis  (wajib Ipeda 1975 an Imah Imang) C 536 Bojonggede, Kabupaten Bogor  Persil No.36.

Sementara sebelumnya, dalam surat keterangan Kepala Desa  Cimanggis No.593/23/X/2017 membenarkan bahwa Dr.Dwi Santy Kusumaningsih memiliki tanah di Blok 13 persil No.10 letter C No.1640 seluas 7.805 M2 dari Yossi Rosada Soegeng. Padahal dari kenyataan yang ada di lapangan bahwa letak persil No. 10 itu berada jauh dari tanah milik Dra. Hj.Dewi Rasmani,MM yang dibelinya dari Yusda yang saat itu dalam keadaan diagunkan ke bank BNI 46.

Namun anehnya lagi, Kepala Seksie Pemetaan, Nurhadi di  kantor BPN /ATR Kabupaten Bogor yang melibatkan juga bagian lain yakni Yekti dan Sarminto serta AW Ganjar malah “memuluskan” terbitnya sertifikat berlaku 1 tahun itu.

Menurut penuturan Dra. Hj.Dewi Rasmani,MM kepada koranpagionline.com (KopiPagi), Rabu (19/08/2021), pihaknya sangat dirugikan atas ulah mafia tanah yang berkomplot dengan oknum desa dan oknum kantor BPN-ATR Kabupaten Bogor. Maka untuk itu, Tim Anti Mafia Tanah baik yang ada di Mabes Polri  maupun di tingkat Polda atau Polres bila ada Tim-nya diharapkan sesegera mungkin turun tangan.

Diungkapkan Hj. Dewi Rasmani bahwa dalam kasus yang masih berproses ini ditangani Polda Metro Jaya (PMJ) dan sudah menetapkan Yossi Rosada Soegeng sebagai tersangkanya. Namun untuk mengungkap agar kasus ini terang benderang dan ketahuan akar masalahnya, tak lain dan tak bukan adalah oknum Desa dan oknum di kantor BPN-ATR Kabupaten Bogor wajib dicomot.

Kenapa hanya Yossi Rosada Soegeng yang jadi tersangka, sementara yang bersangkutan pada awal kasus ini timbul membuat AJB dengan Dr.Hj.Dwi Santy Kusumaningsih. Bisa saja ada terangka lainnya yakni oknum oknum di desa dan BPN/ATR Kabupaten Bogor.

Sebab, ini bukan saja membongkar kejahatan yang melibatkan oknun-oknum lembaga, tetapi membongkar siapa sosok Dr.Dwi Santy Kusumaningsih yang mampu “menyulap”  hingga terbitnya sertifikat tanah tanpa dasar girik dan hanya berdasarkan Ipeda dan NOP saja. Dan yang lebih “gila”  terbit pula sertifikat yang berlaku 1 tahun. *Yat/Kop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here