Beranda REGIONAL Didemo Lagi : DPRD Janji akan Perjuangkan Upah THL Kebersihan

Didemo Lagi : DPRD Janji akan Perjuangkan Upah THL Kebersihan

2332
0
Kepala Dinas LH Karawang Wawan Setiawan(Kemeja Putih) Bersama Pekerja THL di Depan Gedung Kantor DPRD Kab.karawang

KopiPagi | KARAWANG : Untuk kedua kalinya, puluhan petugas kebersihan mendatangi DPRD Karawang Jawa Barat. Kedatangan mereka didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra, Rabu (16/06/2021) kemarin. Dalam audensinya, mereka sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) menuntut kesejahteraan berupa kenaikan upah, jaminan kesehatan BPJS dan jaminan kecelakaan kerja serta kelengkapan K3.

Direktur LBH Cakra, Hilman Tamimi mengatakan, pihaknya menerima banyak pengaduan dari tenaga THL selama bekerja belum ada kenaikan upah sama sekali. Sebab, masih ada petugas kebersihan yang sudah bekerja sampai 20 tahun lamanya tapi upahnya tidak naik-naik.

“Kami mempertanyakan, darimana acuan upah yang diterima THL kebersihan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan menjelaskan, penetapan honor atau intensif THL ada payung hukumnya, yaitu mengacu kepada SK Bupati  No. 910/F661/2020 Tentang Standar Satuan Harga (SSH).

“Pada tahun anggaran 2021, DLHK meminta anggaran sebesar Rp 35,5 milyar. Namun tidak disetujui. Anggaran yang disetujui sebesar 31,6 milyar,” ujarnya.

Meskipun situasi pandemi Covid-19 ini ada recofusing anggaran, sambung Wawan, pihaknya tidak menyentuh sama sekali anggaran honor petugas kebersihan. Kemudian anggaran pada tahun 2021, kata Wawan, pihaknya masih menggunakan SSH tahun 2020 untuk upah dan pengadaan barang jasa.

“Untuk jaminan asuransi hanya asuransi keselamatan kerja saja, sedangkan untuk jaminan kerja tidak dianggarkan. Tentunya kami merasa terbantu temen temen (tenaga THL) minta bantuan LBH Cakra untuk pengajuan anggaran di tahun mendatang,” tandas Wawan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Asep Syaripudin mengaku akan memperjuangkan kenaikan upah untuk tenaga THL petugas kebersihan yang ada di DLHK pada anggaran perubahan APBD.

 “Ini soal political will kepala daerah saja. Jika ada niatan tentunya dapat diselesaikan dengan baik,” ucapnya. ***

Pewarta : Erwin Sudarto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here