Beranda HUKRIM Ketua MA Diminta Awasi Dugaan Praktek Mafia Hukum di PN Batam

Ketua MA Diminta Awasi Dugaan Praktek Mafia Hukum di PN Batam

37
0

KopiPagi | JAKARTA : Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Kepala Badan Pengawas (Bawas) MA diminta aktif mengawasi perilaku oknum hakim di Pengadilan Negeri (PN) Batam yang diduga terlibat praktek mafia hukum.

Demikian dikatakan Ketua Satgas Anti Mafia Peradilan Merah Putih, Dr Joko Sasongko, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (09/06/2021), usai menyampaikan surat ke Menkopolhukam.

Permintaan Joko Sasongko itu terkait vonis 2 tahun penjara yang menimpa Dedy Supriadi dan anaknya, Dwi Buddy Santoso, atas perbuatan yang tidak dilakukannya,  berdasarkan putusan majelis hakim yang diketuai oleh Dwi Nuramanu SH di PN Batam dengan Nomor: 170/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 18 Mei 2020.

Kasus ini berawal dari laporan Kasidi alias Ahok, pedagang besi tua di Batam yang juga  Direktur PT Karya Sumber Daya, sesuai  laporan polisi Nomor: LP-B/34/V/2019/SKPT-Kepri, dugaan tindak pidana pasal  372 KUHP, dengan terlapor adalah Jasid Shipyard & Engineering (M) SDN, BHD dan Dedy Supriadi, Dwi Buddy Santoso, dan Saw Tun alias Alamsyah   pada tanggal  2 Mei 2019.

Dalam laporannya, Kasidi alias Ahok mengaku telah dirugikan Rp 3,6 miliar akibat Dedy Supriadi  dan Dwi Buddy Santoso menggelapkan barang berupa  besi scrap crane noel seberat  125 ton besi dan 60 ton tembaga dan diakui Ahok miliknya yang dibeli dari Mohammad Jasa bin Abdullah.

Padahal permasalahan antara Ahok dengan Mohammad Jasa bin Abdullah  telah selesai, dengan cara mengurangi jumlah hutang Kasidi alias Ahok kepada Mohammad Jasa bin Abdullah, berdasarkan bukti surat kesepakatan bersama tentang sisa pembayaran penjualan besi scrap impsa 4 unit crane container tanggal 24 Mei 2019.

Dalam persidangan, JPU dari Kejati Kepri menuntut terdakwa  Dedy Supriadi bersama anaknya, Dwi Buddy Santoso dan Saw Tun pasal 372 KUHP.  Padahal besi tua seberat 58.490 ton yang dijual para terdakwa kepada Sunardi dan Sunardi menjualnya kembali kepada Usman alias Abi dan Umar, tidak ada kaitannya dengan Kasidi alias Ahok. Dedy Supriadi dan Saw Tun alias Alamsyah menjual besi tua seberat  58.490 ton kepada Sunardi atas perintah pemiliknya Mohammad Jasa bin Abdullah.

“Itu sebabnya besi scrap seberat seberat  58.490 ton tidak pernah disita penyidik untuk djadikan barang bukti dalam perkara guna menguatkan tindak pidana yang dipersangkakan”  ujarnya.

Meskipun JPU menuntut memakai pasal 372 KUHP, namun majelis hakim menvonis para terdakwa Dedy Supriadi, Dwi Buddy Santoso dan Saw Tun alias Alamsyah bersalah melanggar pidana “Pencurian dalam Pemberatan” sebagaimana  yang dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Diduga penerapan pasal ini merupakan “pesanan” Ahok agar dapat sekaligus menjerat rivalnya dalam perdagangan besi tua di Batam yakni Usman alias Abi dan bersama adiknya yang bernama Umar, dengan dikenakan Pasal 480 KUHP.

Tiba-tiba pada tanggal 20 Januari 2020, berdasarkan P19 Nomor: B-74/L.10.4/Eog.1/01/2020, JPU memberikan petunjuk  kepada penyidik agar  ditetapkan 3 orang menjadi tersangka yakni Usman Alias Abi, Umar dan Sunardi, dengan dikenakan pasal 480 KUHP.

“Kasus ini harus mendapat perhatian dari Jaksa Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI, dan Kapolri, agar langkah para mafia hukum di Batam ini terhenti,“ ujarnya.

Presiden Joko Widodo pernah mengultimatum aparat hukum agar tidak menggigit orang yang tidak bersalah, karena dapat merusak iklim investasi.  Namun tampaknya, titah Presiden tersebut tidak digubris oleh jajaran penegak hukum di Kepulauan Riau. ***

Pewarta : Syamsuri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here