Beranda REGIONAL Kabupaten Pasbar Ikuti Verifikasi Penghargaan APE tahun 2021

Kabupaten Pasbar Ikuti Verifikasi Penghargaan APE tahun 2021

274
0
Suasana jalannya acara verifikasi penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021 secara virtual

KopiPagi PASBAR :  Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat bertempat di Auditorium Kantor Bupati, Senin (29/03/2021) mengikuti acara verifikasi lapangan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021 secara virtual.

Acara Anugerah yang digelar dalam rangka untuk mengetahui data dan informasi pengakuan gender berdasarkan pengisian formulir evaluasi dilaksanakan secara vietual oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Selain Bupati Pasaman Barat, H.Hamsuardi, dan Wakil Bupati Risnawanto, terlihat juga Sekretaris Daerah, Yudesri, Anggota DPRD Pasbar Komisi IV, Adriwilza, para Kepala OPD, camat serta stakeholder terkait lainnya mengikuti acara anugerah tersebut sampai tuntas.

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi pada media ini (KopiPagi) menyampaikan bahwa Pemkab Pasbar mengikuti acara verifikasi lapangan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara virtual, ini merupakan harapan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran dari pimpinan kementerian atau lembaga kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Bupati Pasbar mengikuti dengan serius acara APE

“Kami sangat berterimakasih kepada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI khususnya deputi bidang kesetaraan gender yang telah memilih Pasaman Barat sebagai salah satu nominator calon penerima penghargaan APE tahun 2021,” ucap Hamsuardi.

Ditambahkannya, ini merupakan pengalaman pertama bagi kabupaten Pasaman Barat mengikuti metode penganggaran responsif gender. Data terpilih dan analisanya sudah dirancang dan disusun sebagai data pembuka wawasan gender dalam bentuk Gender Analysia Pathway dan (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

“Meskipun baru 17 OPD yang sudah menyusun GAP dan GPS tersebut. Kami tetap berkomitmen untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggaran di semua OPD yang tertuang ke dalam Perda Pasbar nomor 9 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender di daerah,” terang Hamsuardi.

Dikesempatan itu, Kepala Bappeda Pasbar selaku ketua Pokja PUG Joni Hendri juga memaparkan secara jelas tentang data dan dokumen yang diminta oleh kementerian. ***

Pewarta : Zoelnasti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here