Beranda NASIONAL Presiden : Jangan Sekali-Kali  untuk Proyek Pemerintah Membeli Produk Luar

Presiden : Jangan Sekali-Kali  untuk Proyek Pemerintah Membeli Produk Luar

162
0
Presiden Joko Widodo…

KopiPagi | JAKARTA : Beberapa waktu terakhir, kasus Covid-19 harian relatif menurun sebagai dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan vaksinasi massal. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan tetap menjaga kewaspadaan.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/03/2021).

“Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Jangan merasa (kasus harian) sudah turun 5.000-an langsung kewaspadaan kita menurun. Hati-hati,” ucapnya, disiarkan Kominfo.

Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya selalu memantau perkembangan kasus pandemi dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Penanganan pandemi erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi wilayah di mana keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang.

Ada satu waktu di mana butuh adanya pengetatan dari sisi kesehatan. Kemudian apabila penyebaran sudah relatif terkendali, secara perlahan fokus kepada pembukaan sektor ekonomi untuk mengupayakan pemulihan ekonomi yang terdampak. Namun, dua hal tersebut harus dapat dicermati dengan baik dalam pelaksanaannya.

“Dicek betul, lihat kasus naik atau tidak. Begitu naik, harus ada kebijakan yang cepat. Misalnya begitu buka pasar, Covid-nya naik dua kali, setop. Kalau tidak (setop), Covidnya tidak dapat (kasus naik terus), ekonomi juga tidak dapat (ekonomi turun terus). Hati-hati karena ini berhubungan,” kata Presiden.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepada para bupati di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar program vaksinasi massal yang juga digelar di daerah untuk dikawal secara detail. Seperti dalam kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Maluku Utara dan Maluku pada 24 hingga 25 Maret 2021 lalu, Kepala Negara hendak memastikan dengan detail bahwa distribusi vaksin mampu menjangkau wilayah terpencil dan proses vaksinasinya juga berjalan baik.

Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, Presiden meminta adanya prioritas pemberian vaksin. Selepas vaksinasi untuk tenaga kesehatan, maka prioritas selanjutnya ialah diberikan ke titik-titik padat interaksi dan mobilitas seperti pekerja dan pelayan publik di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, dan lainnya.

“Target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten saya tanya harus mengerti. Ditanya kasus harian Covid berapa juga harus tahu dengan detail karena ini persoalan besar yang semua bupati harus tahu,” tuturnya.

Untuk diketahui, acara pembukaan Munas V Apkasi tahun 2021 selain digelar secara terbatas di Istana Negara, juga dilakukan dan diikuti secara virtual oleh para bupati beserta jajarannya di masing-masing daerah. Mengusung tema “Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Swasta dengan Dukungan Kebijakan yang Berpihak”, Apkasi berkomitmen untuk mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Hadir secara langsung di Istana Negara antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas.

Padat Karya Bantu Pemulihan Ekonomi

Program padat karya tunai menjadi kunci untuk memulihkan daya beli masyarakat sekaligus mengungkit ekonomi di tingkat daerah selama masa pandemi saat ini. Oleh sebab itu, program-program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah harus memberi prioritas pada pembukaan lapangan kerja melalui padat karya tersebut.

“Pemulihan ekonomi (daerah) yang paling penting program-program padat karya diperbanyak karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan pendapatan,” ujar Presiden Joko Widodo.

Pemerintah daerah juga harus merespons cepat kebutuhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak terdampak akibat pandemi ini. Meski bantuan bagi para pelaku UMKM telah diguyurkan oleh pemerintah pusat, apabila anggaran daerah memungkinkan, maka pemerintah daerah dapat ikut membantu meringankan beban bagi para pelaku UMKM di daerah masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan agar proyek-proyek yang dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah harus menggunakan produk-produk lokal. Di masa pandemi, belanja pemerintah menjadi salah satu katalis bergeraknya perekonomian sehingga apabila pembelanjaan dilakukan kepada para produsen lokal, maka sektor produksi lokal juga akan ikut terungkit naik.

“Jangan sekali-kali untuk proyek pemerintah membeli produk luar. Untuk apa? Biar ada demand, biar ada konsumsi. kalau demand dan konsumsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri, juga akan meningkat sehingga tidak ada yang melakukan PHK terhadap karyawannya,” ucapnya.

Selain itu, kegiatan ekspor dan investasi, utamanya di daerah, juga akan sangat membantu pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi. Dengan adanya peningkatan ekspor dan investasi yang masuk, peluang dan lapangan pekerjaan juga akan semakin terbuka lebar.

Untuk itu, para bupati harus dapat memanfaatkan peluang tersebut dan memberikan bantuan serta pelayanan sebaik-baiknya bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor serta terhadap potensi investasi yang akan masuk ke daerahnya.

“Kalau ada pabrik yang ekspor, UKM yang ekspor, tolong ini didorong, diberikan bantuan. Kalau ada investasi yang datang di kabupaten Bapak/Ibu sekalian tolong dilayani sebaik-baiknya dengan cepat,” ucap Presiden.

Namun, Presiden mengingatkan, upaya pemulihan ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian, keseimbangan terhadap dua upaya yang di masa pandemi ini saling berhubungan tersebut harus benar-benar dicermati sehingga mampu mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat.

“Tapi sekali lagi, gas dan remnya harus diatur. Kalau buka pasar Covid-nya naik, hati-hati, setop dulu. Per sektor dulu, tidak usah tergesa-gesa,” ujarnya. Otn/Kop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here