Beranda NASIONAL KLB Partai Demokrat Sibolangit Sumut Dapat Disahkan : Ini Alasannya

KLB Partai Demokrat Sibolangit Sumut Dapat Disahkan : Ini Alasannya

103
0
Konggres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit Deli Serdang Sumut. Ist.

KopiPagi | JAKARTA : Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai bahwa KLB Partai Demokrat Sibolangit dapat disahkan. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki kongres  Partai Demokrat 2020 agar sesuai dengan UU Parpol.

“KLB tersebut bisa disahkan karena kongres Jakarta 2020 ada hal hal yang perlu direkonstruksi agar  selaras dengan undang-undang Partai Politik,” kata Suparji dalam keterangan persnya, Ahad (21/03/2021).

Pakar hukum Suparji Ahmad

Ia lantas menjelaskan substansi dalam AD/ART  Partai Demokrat hasil Kongres Jakarta yang perlu direkonstruksi agar sesuai dengan UU Parpol. Misalnya dukungan  untuk memberikan suara kepada  ketua umum terpilih.

“Surat dukungan tersebut kemudian diberikan oleh Ketua DPD/DPC namun diduga pemberian surat dukungan tersebut dilakukan  tidak secara  demokratis,” paparnya.

Hal tersebut menurut Suparji bertentangan dengan pasal 15 UU Parpol menegaskan bahwa keadulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART.

Ia lantas menyebutkan bahwa AD/ART Partai Demokrat meletakkan forum kekuasaan tertinggi pada Majelis Tinggi. Dalam aturan internal itu KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi, sekurang-kurangnya 2/3 DPD dan 1/2 DPC serta disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai.

“Ini menunjukkan Majelis Tinggi Partai mengeliminasi hak pemilik suara dalam urusan dengan Kongres dan Kongres Luar Biasa. Karena kekuasaan dan kewenangan Ketua Majelis Tinggi Partai lebih tinggi dari Kongres/KLB atau lebih tinggi dari kehendak Para Pemilik Suara,” jelasnya.

Suparji lantas memaparkan Pasal 17 ayat (6) butir f AD berbunyi, “Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang antara lain f. Calon ketua Umum Partai Demokrat yang maju dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.

“Ini jelas bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU Parpol 2008 sebagaimana disebutkan di atas karena yang menentukan calon Ketua Umum harusnya anggota partai dalam forum tertinggi Pengambilan Keputusan dalam Parpol. Bukan Majelis Tinggi yang sama sekali tidak diatur dan dikenal dalam UU Parpol,” terangnya.

Jika ditinjau dari AD/ART 2020, memang KLB tidak sah. Akan tetapi, mengingat AD/ART 2020 dikualifikasi tidak sesuai  dengan kedaulatan anggota dan UU Parpol, maka AD/ART 2020 tidak dapat dijadikan batu uji untuk menilai legalitas KLB.

“Karena adanya cacat formal dan material serta terjadinya KLB, SK Partai Demokrat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dapat ditinjau kembali dan selanjutnya mengesahkan hasil KLB Sibolangit,” pungkasnya.

Kongres Demokrat 2020 Bertentangan dengan UU Parpol

Sementara itu, dinamika kisruh Demokrat saat ini salah satunya masih menunggu sikap dari Kementerian Hukum dan HAM terkait status kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum itu mendapat perlawanan dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pakar Hukum Hendra Karianga menganalisis kemungkinan besar kepengurusan KLB Demokrat pimpinan Moeldoko bisa disahkan Kemenkumham.

Pakar Hukum Hendra Karianga

Hendra menyampaikan demikian karena mendapat informasi semua persyaratan kongres sudah selesai dirampungkan Moeldoko Cs. Menurutnya, bila kepengurusan KLB Sibolangit disahkan maka Kongres 2020 yang memilih AHY dibatalkan dan dimisioner.

“Kongres itu merupakan keputusan tertinggi di dalam partai politik. Waktu KLB kemarin, semua produk yang dihasilkan oleh kongres yang memilih AHY itu sudah dibatalkan dan sudah dimisioner, sehingga tidak ada lagi legalitas mereka,” ujar Hendra dalam keterangannya dikutip pada Minggu, 21 Maret 2021.

Dia menyoroti perhelatan Kongres 2020 yang tak merujuk Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Beberapa poin yang dipersoalkan seperti tak ada pembahasan pengesahan jadwal, tak ada pengesahan tata tertib, hingga tak adanya laporan ketua umum tentang pertanggung jawaban keuangan serta program kerja.

“Kongres 2020 adalah kongres yang direkayasa dan cacat hukum, karena tidak ada pembahasan pengesahan jadwal acara, tidak ada pengesahan tata tertib di mana merupakan internal regulation atau aturan yang harus dilaksanakan dalam kongres itu, karena didalam tata tertib itu juga sudah diatur tentang pencalonan dan sebagainya, tidak ada pengesahan dan pembahasan AD/ART,” lanjut Hendra.

Pun, ia menambahkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) seharusnya tak boleh dirubah sembarangan. Namun, dalam proses Kongtest 2020, ternyata ada perubahan terkait kewenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi.

Dia menjelaskan merubah AD/ART sama halnya seperti merevisi mukadimah UUD 1945. Proses itu harus melalui persidangan kusus di pengadilan dan persidangan negara dan atas kesepakatan berbagai pihak yang berkepentingan. Keputusan itu nanti disahkan melalui meja pengadilan negara. Maka itu, jika diubah di luar persidangan berarti melakukan pelanggaran yang sangat serius.

Menurutnya, Kongres 2020 tidak sah dan tidak demokratis. Sebab, AD/ART hasil kongres AHY yang tidak pernah dibahas bertentangan dengan UU Parpol. Sementara, DPD dan DPC selaku pemegang hak suara justru seperti dirampas.

“Di dalam AD/ART 2020 itu semua hak politik dan hak demokrasi pemilik suara dirampas. Hak DPC juga DPD dikaburkan dan dibunuh secara konstitusi, karena semuanya sudah ditarik kemudian diputuskan di pusat atau DPP. Itulah sebabnya kenapa KLB kemarin dilaksanakan,” ujarnya.

Namun, dari informasi yang ia ketahui bahwa KLB di Deli Serdang, bahwa ada 412 orang yang meminta dilaksanakan KLB. Lalu, 316 orang yang hadir secara fisik dan itu sudah memenuhi forum. Ia juga menekankan bahwa pasal di dalam AD/ART 2020 untuk melaksanakan kongres bersifat alternatif bukan kumulatif. Menurutnya, selama ada syarat 2/3 pemilik suara maka KLB sudah bisa dihelat.

“Di dalam AD/ART itu dikatakan kongres itu dilaksanakan oleh majelis tinggi dan atau diminta oleh 2/3 pemilik suara. Jadi, pasal itu bukan pasal kumulatif tetapi alternatif. Walaupun tidak dilaksanakan majelis tinggi tetapi pemilik suara meminta itu sah menurut hukum,” jelasnya. *Kop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here