Beranda NASIONAL Wibisono Soroti Kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat

Wibisono Soroti Kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat

73
0
Wibisono

KopiPagi | JAKARTA : Konggres Partai Demokrat (KLB) di Sibolangit Sumatra Utara telah berlangsung aman dan lancar, Partai Demokrat versi KLB telah memilih Moeldoko jadi Ketua Umum.

Menurut pengamat politik dan Founder Fixpoll Wibisono, SH,MH bahwa kedua kubu akan saling gugat. Hal ini wajar saja karena masing-masing punya argumentasi hukum yang berbeda.

“Masing-masing punya legal standing yang berbeda. Sah-sah saja apabila kedua kubu saling gugat di pengadilan,” ujar Wibisono menyatakan ke awak media di Jakarta Minggu (14/03/2021)

Salah salah yang disoroti oleh Wibisono adalah kewenangan Majelis Tinggi sangat power full terutama pada AD/ART pasal 17 sangat bertentang dengan Undang Undang  Dasar dan UU No.2 Tahun 2011 tentang UU Partai Politik, bunyi pasal tersebut cenderung untuk melanggengkan kekuasaan Cikeas dalam menjalankan fungsi partai sebagai partai dinasti.

Lanjut Wibi, Majelis Tinggi partai adalah badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan keputusan strategis partai, seperti menentukan calon presiden dan wakil presiden, menentukan calon pimpinan DPR RI, pimpinan MPR RI, menentukan calon partai koalisi di pemilihan presiden dan wakil presiden, menentukan calon anggota legislatif, menentukan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah, calon ketua umum Partai Demokrat yang maju dalam kongres dan konggres Luar Biasa, penentuan kebijakan kebijakan lainnya  yang bernilai fundamental dan strategis bersama ketua umum dewan pimpinan pusat dan seterusnya.

“Dari yang saya baca AD/ART versi AHY, sangat jelas bahwa partai Demokrat telah mengalami perubahan partai yang demokratis menjadikan partai otoriter dan cenderung melanggar azas demokrasi,” terang Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN).

Patut disayangkan, SBY yang dikenal tokoh demokratis tapi telah melanggar azas demokrasi dan otoriter. Publik harus paham bahwa yang dilakukan kader Partai Demokrat untuk KLB sah-sah saja, karena mereka menuntut hak-haknya dipulihkan.

“Sebagai pengamat politik saya merasa terpanggil untuk ikut memberikan pencerahan agar publik paham situasi yang dialami internal partai berlambang mercy ini,” pungkas wibisono. Rozi/Kop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here