Beranda HUKRIM BPJS Kesehatan Gandeng Kejati DKI Tangani Masalah Hukum Perdata & TUN

BPJS Kesehatan Gandeng Kejati DKI Tangani Masalah Hukum Perdata & TUN

69
0

KopiPagi | JAKARTA : Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta guna penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. 

Kesepakatan kerjasama penyelesaian hukum perdata dan tata usaha negara itu ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Dr Asri Agung Putra SH MH, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Dicky Rahmat Rahardjo SH MH, dengan Direktur Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Dr. Muhdiharno, MSc., CSA., Gl, SH., MH., (selaku Pihak Kedua), dan antara drg. Bona Evita, AAK, Deputi Direksi Wilayah DKI Jabodetabek (selaku Pihak Pertama) dengan drg. Bona Evita, AAK, Deputi Direksi Wilayah DKI Jabodetabek (selaku Pihak Pertama), yang berlangsung di gedung Kejati DKI Jakarta, Kamis (03/03/2021).

Dalam sambutannya, Dr. Asri Agung Putra SH MH. menjelaskan bahwa UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Salah satu fungsinya adalah melakukan pengumpulan iuran dari peserta dan pemberi kerja.

BPJS Kesehatan juga berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

Hal ini tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa/perselisihan di bidang Perdata dan TUN baik dengan masyarakat, badan hukum maupun instansi Pemerintah/BUMN/BUMD lainnya.

Untuk itu BPJS Kesehatan dapat bekerjasama dengan Kejati DKI Jakarta khususnya bidang Perdata dan TUN dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

“Kerjasama ini hanya terbatas pada permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara, tidak menyangkut permasalahan hukum pidana, baik itu pidana umum maupun pidana khusus,” tegas Asri Agung Putra.

Menurut Asri Agung Putra, Kejati DKI Jakarta telah berkomitmen tidak pernah ragu untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai perwujudan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang beberapa waktu lalu telah dicanangkan.

“Kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN), saya minta untuk selalu menjaga dan meningkatkan dedikasinya dalam rangka memberikan jasa hukum dengan bekerja secara objektif, profesional dan proporsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Kajati DKI Jakarta itu. ***

Pewarta : Syamsuri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here