Beranda REGIONAL Jelang Pelantikan Serentak : Sekda akan Ditunjuk sebagai Plh Bupati Pasbar

Jelang Pelantikan Serentak : Sekda akan Ditunjuk sebagai Plh Bupati Pasbar

35
0
Penyerahan memori pelaksanaan pemerintahan kepada Sekda sebagai Plh Bupati

KopiPagi | PASBAR : Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan bupati Kabupaten Pasaman Barat yang akan dilantik dan digelar serentak secara virtual yang rencananya akan digelar pada Kamis (25/02/2021) atau Jumat (26/02/2021) mendatang, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati yang habis masa jabatannya, sesuai dengan radiogram Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur Sumbar agar menunjuk Sekda sebagai Plh Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Plh Gubernur Sumbar, Alwis menunjuk sekdakab Pasbar Yudesri sebagai Pelaksana harian (Plh) Bupati Pasaman Barat. Penunjukkan Plh ini, sesuai dengen ketentuan pasal 13 ayat 4 PP Nomor: 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu diamanatkan, bila terjadi kekosongan maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari.

Yudesri sebagai Plh akan bertugas mulai Rabu, 17 Februari 2021 bersamaan jabatan bupati habis masa jabatan per 16 Februari 2021 hingga Bupati Pasbar terpilih, H.Hamsuardi – H. Risnawanto dilantik.

Saat sertijab dari Bupati kepada Plh Bupati

Pelaksana harian (Plh) Bupati Pasaman Barat Yudesri saat serah terima jabatan Rabu (17/02/2021) di Aula Kantor Bupati yang dihadiri oleh Forkopimda dan disaksikan oleh undangan terbatas lainnya, mengatakan ia akan menjalankan tugas sebagai pelaksana harian dengan sebaik-baiknya.

“Dalam melaksanakan tugas sebagai Plh, tentu kewenangan saya terbatas dan telah diatur sesuai undang-undang yang ada, untuk itu dalam melaksanakan amanah ini saya akan tetap memperhatikan kewenangan saya sebagai Plh,” ujar Yudesri

Menurutnya terkait kewenangan yang strategis tentu akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan rencananya dilantik secara virtual pada 25 – 26 Februari 2021 mendatang.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pasaman Barat periode 2016-2021 Yulianto yang telah mengabdi baik sebagai Wakil Bupati dan sebagai Bupati menggantikan Alm Syahiran yang meninggal dunia.

“Kami merasa bangga atas pengabdian, pengorbanan dan dedikasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Endra Yama Putra mengucapkan terima kasih kepada pengabdian Yulianto sebagai bupati yang telah banyak berbuat untuk masyarakat.

“Selama menjabat telah mampu menjalankan pemerintahan meskipun dengan segala keterbatasan di tengah Covid-19 dengan baik dan terjalin komunikasi dengan segala pihak,” katanya.

Ia berharap kepada Pelaksana Harian Bupati Pasaman Barat Yudesri dapat menjalankan amanah menjalankan tugas sehari-hari teeutama tetap bisa menjalin kerja sama dengan semua pihak dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana harian.

Bupati Pasaman Barat, periode 2016-2021,  Yulianto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu meminta maaf jika selama memimpin ada kesalahan selama ini.

Forkompinda Foto bersama seusai penyerahan memori

“Kepada pelaksana harian saya ucapkan selamat bertugas semoga dilancarkan,dalam melaksanakan roda pemerintahan sampai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang rencananya akan dilaksanakan secara virtual oleh Mendagri melalui Gubernur, ” ujar Yulianto.

Demikian antara lain momentun yang terpantau Media ini Rabu (17/02/2021) saat Bupati menyelesaikan masa pengabdiannya yang ditandai dengan penyerahan memori pelaksanaan pemerintahan kepada Sekda sebagai Plh Bupati hingga nanti Sekda sebagai Plh akan menyerahkan memori pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada

Bupati terpilih saat pelantikan yang diperkirakan akan dilaksanakan secara Virtual tanggal 25-26 Pebruari 2021 mendatang.

Ditambahkan lagi oleh Yudesri, Selama menjabat sebagai pelaksana harian bupati, ia akan melaporkan kegiatannya kepada Pemprov Sumbar hal ini sesuai Kewenangan yang dibatasi oleh aturan, yakni tak bisa membuat kebijakan yang mengubah status hukum, terkait organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

” bila ada kebijakan strategis, yang harus dilaksanakan, ia akan berkonsultasi dengan Pemprov Sumbar terlebih dahulu, jelasnya mengakhiri. ***

Pewarta : Zoelnasti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here