Beranda NASIONAL Pengamat Kebijakan Publik, Wibisono : Isu Kudeta Demokrat, AHY Panik

Pengamat Kebijakan Publik, Wibisono : Isu Kudeta Demokrat, AHY Panik

37
0
Wibisono.

KopiPgi | JAKARTA : Sepekan ini kita dihebohkan oleh isu kudeta partai Demokrat, dari kabar yang beredar beberapa orang istana termasuk kepala staf kepresidenan (KSP) Jendral Moeldoko dikaitkan dalam isu kudeta ini, apa benar?

Menurut pengamat Politik dan Kebijakan Publik Wibisono menilai bahwa ada keresahan di internal partai berlambang mercy ini, seharusnya tidak usah panik kalo ini hanya sekedar isu.

“Istilah kudeta adalah pengambilan paksa pimpinan oleh orang yang duduk di internal (Kader partai ), lha apa bisa Moeldoko lakukan itu?,” Ujar Wibisono menanggapi pertanyaan awak media di Jakarta Senen (08/02/2021).

Tapi, yang saya dengar adalah para kader Demokrat, terutama yang di daerah, menginginkan adanya KLB dan itu sah sah aja menurut AD/ART partai, imbuhnya

Kalo kita baca menurut AD/ART Partai Demokrat, KLB dibolehkan dengan syarat 2/3 suara menyetujui diadakannya KLB, dalam rangka menyelamatkan partai.

“Jadi Moeldoko bisa maju melalui KLB yang digagas oleh para kader didaerah ,itu sangat wajar dan pantas karena konstitusional,” kata Wibisono.

Sebelumnya Demokrat sendiri  pernah menggelar KLB di Bali saat menggulingkan ketum Anas Urbaningrum. Partai Demokrat merupakan partai terbuka di mana siapa saja bisa menjadi kader atau pengurus partai bahkan Ketua Umum sekali pun asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan partai.

“Seperti ada suara kader Demokrat yang menginginkan Pak Moeldoko untuk dicalonkan sebagai Ketum Demokrat melalui KLB, itu sah-sah saja karena memang Demokrat adalah partai terbuka,” ulas Wibi.

Nantinya di KLB pun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri masih bisa mencalonkan atau bisa juga terpilih lagi. Adanya tuntuan KLB karena ketidakpercayaan atas kepemimpinan AHY, terlebih klimaknya saat AHY menyurati Presiden Jokowi tentang dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam isu kudeta.

Sementara itu Istana menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dugaan keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam upaya kudeta AHY, pun tidak direspons Jokowi. M.Rozi/Kop

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here