Beranda NASIONAL Mending Bayar Sanksi : Anggota DPR RI Komisi IX Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin

Mending Bayar Sanksi : Anggota DPR RI Komisi IX Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin

54
0
Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning. Foto : Ist.

KopiPag | JAKARTA : Disaat pemerintah mengimbau agar masyarakat mengikuti program vaksinasi Covid-19, namun angota dewan satu ini justru menolak divaksinasi. Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, politisi PDI Perjuangan ini menyatakan tidak mau divaksinasi Covid-19. Ia dan keluarganya memilih dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

Hal ini ditegaskannya dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

“Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek,” kata Ribka, Selasa (12/01/2021).

Ribka mengatakan, bahwa terkait vaksin Corona ini, pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga.

“Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” ujarnya.

Ia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.

“Ini pengalaman saya, Saudara Menteri, ini saya omong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun, waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main,” ungkap Ribka Tjiptaning.

Ribka pun mewanti-wanti pemerintah agar tidak memaksa vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat yang menolak. Pemaksaan, kata dia, adalah bentuk pelanggaran HAM.

Ribka pun menyinggung kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19. Dia mempertanyakan vaksin mana yang akan digratiskan bagi warga. Sebab, akan ada sejumlah vaksin yang beredar di Indonesia dengan rentang harga dari Rp 116 ribu hingga Rp 2 juta.

Ia mencurigai vaksin yang murah akan diberikan kepada masyarakat yang miskin. Ribka mencontohkan perbedaan harga tes swab yang hasilnya keluar lebih cepat jika masyarakat merogoh kocek lebih banyak.

Ribka juga mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan perdagangan vaksin Corona. Ia menyinggung, Covid-19 bakal mengarah ke bisnis.

“Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini, begitu Covid-19, ini ujung-ujungnya jualan obat. Jualan vaksin abis ini, karena sekarang sudah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat ramai,” ujarnya.

“Saya cuma ingatkan nih sama adinda Menteri, Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu,” sambung Ribka. *Kop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here