Beranda BIVEST Pemprov DKI Jakarta dan Jabar Optimistis Pinjaman PEN Berdampak Positif

Pemprov DKI Jakarta dan Jabar Optimistis Pinjaman PEN Berdampak Positif

285
0

KopiPagi JAKARTA : Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) optimistis pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat membawa dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, pinjaman melalui program PEN ini akan dimanfaatkan untuk pengendalian banjir, peningkatan sarana air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi hingga peningkatan infrastruktur pariwisata.

“Jakarta memiliki porsi cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Kalau kita bisa percepat pemulihan di Jakarta, dampaknya akan dirasakan nasional,” kata Anies dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT SMI (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/07/2020).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat diharapkan mampu membantu aktivitas ekonomi di daerah bergerak lebih cepat. Khususnya dalam sisa enam bulan pada 2020 ini.

Berdasarkan hasil kajiannya, Ridwan menuturkan, ekonomi Jawa Barat dapat mengalami kontraksi dua persen atau bisa positif 2,3 persen pada tahun ini. Melalui pinjaman PEN, ia berharap, Jawa Barat dapat merealisasikan skenario positif.

“Kami kerja keras supaya pertumbuhan positif 2,3 persen itu tercapai. Karena, kalau Jawa Barat terkerek, tentu nasional ikut terbawa naik dengan populasi kami yang sangat besar,” ujar Ridwan dalam kesempatan yang sama.

Untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pinjaman Rp 4,5 triliun pada 2020 dan Rp 8 triliun pada 2021. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman Rp 1,9 triliun pada tahun ini dan Rp 2,09 triliun pada tahun depan.

Adapun pagu anggaran pemerintah untuk memberikan pinjaman ke pemda dalam pemulihan ekonomi nasional pada 2020 sebesar Rp 15 triliun. Sebanyak Rp 10 triliun berasal dari APBN 2020 yang akan diteruspinjamkan ke DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan, sisanya berasal dari pendanaan PT SMI sendiri.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, program pinjaman tidak akan berhenti pada dua provinsi. Sri mengatakan, pemerintah pusat sedang menunggu proposal resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang juga mengalami tekanan signifikan akibat pandemi.

PEN Pesantren, Pemerintah Siapkan Rp 2,6 T

Sementara itu, untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pesantren, pemerintah mengalokasikan dana bantuan adaptasi kebiasaan baru (new normal) sebesar Rp 2,6 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/ LPA sebesar Rp 2,38 triliun, serta bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp 211,7 miliar. Bantuan tersebut merupakan dukungan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan untuk dapat memasuki masa adaptasi kebiasaan baru karena pandemi Covid-19.

Harapannya bisa menyiapkan pesantren untuk dapat membuka kembali kegiatan belajar mengajarnya, sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Secara rinci, alokasi BOP tersebut dapat membantu sekitar 21.173 lembaga pesantren, dan 62.153 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah serta 112.008 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an.

Sementara itu, bantuan pembelajaran daring akan diberikan selama 3 bulan (sebesar Rp 5 juta/bulan) kepada 14.115 lembaga. Di samping itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk guru/ustaz dan pengasuh pondok pesantren melalui skema bantuan sosial/BLT.

Dukungan pemeriksaan kesehatan berupa Rapid Test/ Swab Test juga dilakukan oleh pemerintah bagi para santri yang menunjukkan gejala terindikasi Covid-19 di lingkungan pesantren.

Terakhir adalah bantuan pembangunan/perbaikan sarana/prasarana tempat wudu, wastafel, MCK di 100 pesantren yang tersebar di 10 provinsi. Selain bantuan BOP dan pembelajaran daring tersebut, di tahun 2020 ini, beberapa alokasi dan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 991,8 miliar tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L selain Kementerian Agama), dengan penerima manfaat adalah dari kalangan pesantren.

Alokasi tersebut yaitu untuk pembangunan rusun pondok pesantren di 5 lokasi, program pengembangan wirausaha di pesantren, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan & sanitasi di 40 pesantren, bantuan rak atau buku oleh Perpustakaan Nasional, dan penyediaan akses internet di pesantren oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebagai tambahan informasi, bantuan BOP dan pembelajaran daring juga akan diberikan kepada Ditjen Bimas Kristen yaitu sebesar Rp 10,5 miliar. Untuk lembaga pendidikan keagamaan lainnya saat ini masih dalam proses. Kop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here