Beranda NASIONAL Ketua ICK, Gardi Gazarin : Pilkada 2020 akan Diwarnai “Perang” di medsos

Ketua ICK, Gardi Gazarin : Pilkada 2020 akan Diwarnai “Perang” di medsos

83
0
Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) Gardi Gazarin . Foto : Ist.

KopiPagi JAKARTA : Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang, tidak saja diikuti masyarakat di daerah di mana berlangsungnya Pilkada, tetapi juga akan menyedot perhatian publik khususnya di media sosial (medsos).

Kondisi ini dapat menambah “panas” proses Pilkada bila tidak diantisipasi secara profesional. Hal ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) di tengah wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Pilkada serentak kali ini jauh berbeda dengan Pilkada bahkan Pemilu dan Pilpres 2019. Masyarakat lebih cenderung menggunakan medsos,” kata Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) Gardi Gazarin dalam keterangan persnya yang diterima www.koranpagionline.com Jumat (19/06/2020).

Diperhitungkan, 80 persen akan menggunakan berbagai virtual seperti webinar untuk mengangkat nama calon jagoannya. “Pilkada sebelumnya hanya kisaran 30-40 persen bermedsos yang justru dimanfaatkan untuk menyerang lawan jagoannya,” tegas politisi Partai Hanura itu.

Selain antisipasi dini sebagaimana prosedur tetap (protap) dari Polri, menurut Gardi Gazarin, kepolisian perlu memetakan kerawanan yang berbeda pula seperti tingkat kerawanan saat kampanye dan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).

Gardi Gazarin. Foto : Ist.

“Tentunya pemetaan kerawanan dan protap antisipasi dan penjagaan Pilkada sebelumnya dengan masa pandemi ini berbeda. Polri harus lebih soft menangani setiap permasalahan yang muncul. Sebab, masyarakat saat ini sudah terjepit dengan situasi pandemi Covid-19, tidak lagi menambah beban lainnya. Namun Polri tetap mengutamakan dan menjaga Kamtibmas dengan pola pola Promoter,” kata wartawan senior Suara Pembaruan ini.

Dikatakan Ketua ICK, pihaknya optimis Polri dapat melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak 2020 dengan menjaga Kamtibmas. Apalagi, pengalaman pengamanan pada Pilkada dan Pemilu serta Pilpres 2019 sudah terbukti Polri bisa diandalkan dalam menjaga Kamtibmas.

Selain itu, sinergisme antara Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dengan Mendagri Tito Karnavian yang merupakan mantan Kapolri yang sukses dalam pengamanan Pilpres akan lebih memudahkan Polri menjalankan tugas pengamanan Pilkada Serentak 2020 ini.

Namun Gardi Gazarin tetap mengingatkan Polri, KPU dan Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 mewaspadai kampanye “terselubung” yang dilakukan calon maupun tim sukses kepala daerah di pasar, pusat keramaian yang mengundang kerumunan orang.

“Ini perlu diwaspadai, agar tidak kecolongan dengan kampanye di pasar atau pusat keramaian yang dipastikan akan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, seperti jaga jarak, kerumunan dan lainnya. Bila ini terjadi, Polri bersama KPU dan Bawaslu harus tegas menindak tim kampanye calon kepala daerah tersebut,” imbuh Gardi Gazarin.

Di samping pengamanan lanjut Gardi Gazarin, dana personel untuk operasional dan mobilitas pengamanan selama Pilkada Serentak 2020 juga harus menjadi perhatian pemerintah. Personel yang bertugas di lapangan harus menjadi perhatian khusus mulai dari kelengkapan tugas sesuai protap juga harus dilengkapi dengan APD protokol kesehatan.

“Anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2020 tidak boleh luput dari perhatian pemerintah agar pengamanan yang dilakukan baik Polri maupun TNI dapat semaksimal mungkin mensukseskan Pilkada,” kata Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) periode 2014-2016.

Menyinggung penyelenggara Pilkada baik KPU dan Bawaslu daerah dilengkapi alat pelindung diri (APD), hand sanitizer, masker, jaga jarak, dan protokol kesehatan (Prokes) lainnya, menurut Gardi Gazarin wajib disediakan dan diterapkan. Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, kasus banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal pada pelaksanaan Pilkada tahun 2019 yang lalu akibat kelelahan.

“Kasus itu jangan sampai terulang kembali. Situasi pandemi Covid-19 membutuhkan protokol kesehatan, di samping juga perlu ada jaminan kesehatan dan fasilitas pemeriksaan medis bagi petugas penyelenggaran pilkada termasuk masyarakat yang akan mencoblos di bilik suara,” imbuh Gardi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat keamanan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diminta memperketat mengawasi kampanye dalam jaringan (daring) oleh calon maupun tim sukses kepala daerah. “ICK memperkirakan akan meningkat terutama jika wabah pandemi Covid-19 belum menurun,” tambahnya.

Bawaslu dam Polri diminta Gardi harus lebih memperketat pengawasan terhadap medsos. Perang medsos tidak bisa dihindari karena masing-masing calon kepala daerah juga diprakirakan lebih besar mengeluarkan biaya di masa pandemi ini dibandingkan Pilkada sebelumnya. Kop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here