Terbaru

Jaksa Agung : Nasabah Reksadana Jangan Khawatir Kehilangan Dana Investasi

Jaksa Agung Burhanuddin

KopiOnline JAKARTA,- Jaksa Agung Burhanuddin meminta nasabah reksadana tidak perlu cemas dan khawatir kehilangan dana investasinya menyusul ditetapkannya 13 perusahaan investasi sebagai tersangka korporasi terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

“Karena ketigabelas perusahaan tersebut tetap beroperasi dan bisa menjalankan aktifitas usahanya di Bursa Efek Indonesia,” kata Burhanuddin di kantornya, Jumat (26/06/2020).

Dia menegaskan, proses hukum terhadap perusahaan manajer investasi hanya terkait pengelolaan reksadana dan investasi yang berasal dari pengelolaan keuangan PT Asuransi Jiwasraya.

Karena, tutur dia, setiap portofolio reksadana yang dikelola manajer investasi dikelola secara terpisah antara produk reksadana dengan reksadana yang lain.

“Jadi jika ada permasalahan dalam sebuah produk reksadana tidak serta merta mempengaruhi produk reksadana lainnya yang dikelola manajer investasi yang sama,” ucap Jaksa Agung.

Oleh karena itu, tambahnya, sepanjang produk reksadana lain yang dikelola 13 manajer investasi tidak ada hubungan dengan pengelolaan keuangan PT Asuransi Jiwasraya, maka para nasabah tidak perlu khawatir atas investasinya.

“Karena portofolio aset reksadana disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian,” ucap mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung itu.

Seperti diketahui, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan 13 perusahaan investasi sebagai tersangka korporasi terkait aksi goring menggoreng saham PT Asuransi Jiwasraya (persero) yang mengakibatkab kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun.

Ketigabelas perusahaan investasi yang diduga terlibat dalam proses jual beli saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) itu adalah PT Dhanawibawa Manajemen Investasi/PT Pan Arcadia Capital (DMI/PAC), PT OSO Manajemen Investasi (OMI), PT Pinnacle Persada Investama (PPI), PT Millenium Danatama Indonesia/PT. Millenium Capital Management (MDI/MCM), PT Prospera Asset Management (PAM), PT MNC Asset Management (MNCAM), PT Maybank Asset Management (MAM), PT GAP Capital (GAPC), PT Jasa Capital Asset Management (JCAM), PT Pool Advista Asset Management (PAAA), PT Corfina Capital (CC), PT Treasure Fund Investama Indonesia (TFII) dan PT Sinarmas Asset Management (SAM).

Pasal sangkaan yang dipasang terhadap para tersangka korporasi tersebut adalah Kesatu (primair) melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiair : Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau melanggar Pasa 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Selain ketigabelas perusahaan investasi itu, tim penyidik yang bermarkas di Gedung Bundar Kejaksaan Agung tersebut juga telah menetapkan status tersangka kepada Fahri Hilmi (FH) selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal yang disangkakan kepada tersangka FH adalah (Primair) Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 KUHP dan (Susidiair) Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 KUHP. syam/kop.

Pewarta : Syamsuri

Leave a comment