Terbaru

Bamsoet Dorong Pemerintah & Pemda Evaluasi Distribusi BLT Maupun Bansos

Ketua MPR, Bamsoet

KopiOnline JAKARTA,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menghimbau, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Pemda, hingga ke Pemerintah Desa memetakan seluruh masyarakat, baik yang terdata maupun yang belum terdata tapi tinggal di daerah terkait.

Demikian dikatakan Bamsoet terkait Bantuan Langsung Tunai/BLT, program keluarga harapan, dan Bansos Sembako, yang masih belum terdistribusikan hingga ke masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia,

“Perlu dilakukan agar para masyarakat yang belum menerima bantuan dapat segera dikunjungi pemerintah untuk diberikan bantuan Sembako, bantuan non-tunai, ataupun bantuan tunai,” ujar Bamsoet kepada para awak media, Kamis (28/05/2020).

Bamsoet juga mendorong, pemerintah dan Pemda dapat mengevaluasi pendistribusian BLT maupun bansos Sembako serta selalu memperbarui data penerima, agar bantuan tersebut dapat merata hingga ke daerah terpencil yang sulit dijangkau sekalipun.

“Mendorong pemerintah bekerjasama dengan Pemda menggalakkan sosialisasi penerima bantuan kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut dan persyaratannya, termasuk masyarakat di daerah terpencil dan 3T, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah dirinya termasuk penerima bantuan atau tidak,” ucap Waketum Kadin Indonesia tersebut.

Lebih lanjut, Bamsoet pun menyarankan, pemerintah di tengah situasi pandemi saat ini aktif mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan melalui posko-posko di setiap daerah, terutama masyarakat yang berada di wilayah 3T,

“Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang aktivitasnya terhenti dan tidak dapat pergi ke luar rumah karena adanya pandemi Covid-19 saat ini, sehingga peran pemerintah untuk aktif dalam menentukan penerima bantuan sangat penting bagi masyarakat,” pungkas legislator asal Dapil Jateng VII tersebut.

Sebelumnya Bamsoet juga menanggapi rencana Pemerintah menerapkan tatanan normal baru atau New Normal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di tengah pandemi Covid-19 pada awal Juni mendatang.

Dia mengingatkan, pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019, kenaikan kasus Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum memutuskan akan memberlakukan New Normal di Indonesia.

“Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah bertambahnya kasus Covid-19, dikarenakan sudah banyak masyarakat yang melakukan aktifitas,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu.

Bamsoet menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-2019 mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB.

“Tentunya hasil evaluasi tersebut dijadikan alat ukur untuk menentukan apakah New Normal dapat atau belum dapat diterapkan secara optimal di daerah tersebut,” jelas

Bamsoet juga mendesak, pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memiliki basis data yang valid untuk menjadi dasar keluarnya kebijakan baru tersebut.

“Pemerintah dan Gugus Tugas juga harus memaparkan penjelasan tersebut kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki satu visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Bamsoet juga mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengkaji lagi secara mendalam terkait seluruh aspek dalam kebijakan tersebut, dan melakukan pemetaan, sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan untuk mengeluarkan kebijakan.

“Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga harus melibatkan akademisi yang termasuk sebagai birokrat pembuat kebijakan untuk berperan dalam membangun kapasitas dan kapabilitas membuat kebijakan agar berbasis data dan indikator yang valid, sehingga manfaat dari kebijakan tersebut, dalam hal ini kebijakan new normal dapat dilakukan secara efektif,” saran mantan Ketua DPR RI tersebut. Otn/kop.

Leave a comment