Terbaru

F-PDIP: Bupati Toba Darwin Gagal Jalankan Visi-Misi Pembagunan di Toba

Paripurna DPRD Toba pada pandang Akhir fraksi dlm LKPJ Bupati Darwin Siagian TA 2019. Fraksi PDI Perjuangan menilai Visi dan misi Darwin Dianggap gagal.

KopiOnline TOBA- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba, menilai Bupati KabupatenToba Darwin Siagian dan Wakil Bupati Toba, Hulman Sitorus, dinilai gagal total dalam menjalankan roda pemerintah Kabupaten Toba tahun 2019.

Penilaian itu disampaikan F-PDIP DPRD Toba dalam pandangan akhir fraksinya yang dibacakan N Yunior Frans H Hutapea, pada rapat paripurna DPRD Toba tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran (TA) 2019, di gedung DPRD Toba Jalan Sutomo Pagarbatu Balige, Rabu (20/05/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Toba Efendy SP Napitupulu tersebut, F-PDIP menyimpulkan hal itu, Ïsetelah membaca dan mencermati LKPJ Bupati TA 2019.

Melihat dari capaian pemerintah Kabupaten Toba dalam mewujudkan visi dan misi untuk menjadikan Toba hebat 2021, F- PDIP menilai visi dan misi tersebut hanya sebatas slogan dan teori tanpa aktualisasi dalam pencapaian visi dan misi.

Hal tersebut terlihat dari RPJMD Bupati tahun 2016 -2021, tidak berkaitan dengan Renstra dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Hal itu juga dibuktikan dengan penilaian pemerintah pusat kepada Pemkab Toba, dengan nilai C (buruk) pada saat pelaporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Di mana didalamnya tertuang Lakip (Laporan Kinerja Pemerintah) dan Sakip (Sistem Kerja Pemerintah Daerah).

Berdasarkan penilaian tersebut, pada tahun 2019, pemerintah pusat memberikan penilaian kepada Pemkab Toba yang disampaikan di Batam pada Hari Otonomi Daerah oleh Menteri Dalam Negeri, dimana Pemkab Toba, mendapat nilai yang sangat mengecewakan (nilai c).

Penilaian ini diakibatkan dari perencanaan kegiatan tahunan yang tidak sesuai RPJMD Kabupaten tahun 2016 – 2021.

Banyak kegiatan yang tidak direncanakan dengan matang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai contoh, kegiatan yang tidak terlaksana (silpa). Serta adanya pembayaran kegiatan tahun anggaran berlalu yang banyak bermasalah.

Kegiatan TA 2017, tetapi pembayaran dilakukan tahun 2019 yang awalnya kegiatan ini bersumber dari dana DAK. Tetapi menjadi beban daerah (dibayarkan dari DAU), yang mengakibatkan terkendalanya beberapa kegiatan yang lain.

Ada juga beberapa kegiatan fisik terjadi serah terima pembayaran 100% pada bulan Desember. Tetapi pekerjaan masih berlangsung sampai Januari.

Bupati Toba Darwin Siagian menanggapi pandangan akhir F-PDIP tersebut dengan mengatakan menjadi cambuk bagi mereka (Pemkab) untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintah ke kedepan. Jp. Siahaan /son.

Leave a comment