Terbaru

Badiklat Kejaksaan RI Raih Penghargaan Zona Integritas WBBM

KopiOnline Jakarta,– Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI meraih penghargaan tertinggi zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

ADVETORIAL

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

“Alhamdulillah hari ini Badiklat Kejaksaan memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB berkaitan dengan membangun zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tahun lalu pun Badiklat memperoleh predikat unit kerja Eselon I yang berhasil membangun zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ujar Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi, kemarin.

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung ini mengatakan, banyak upaya dan kerja keras yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pengabdian dan kinerja yang brillian. Salah satunya, keluar dari zona nyaman.

“Kesungguhan dan komitmen adalah kunci utama untuk melakukan perubahan. Mengubah mind set, atau pola pikir, mengubah budaya kerja, berpikir out of the box, keluar dari zona nyaman,” tutur Setia Untung Arimuladi, usai mengikuti pemberian penghargaan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’áruf Amien.

Tahun 2018 lalu, Badiklat Kejaksaan RI juga meraih predikat unit kerja Eselon I yang berhasil membangun zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Alhamdulillah hari ini Badan Diklat Kejaksaan RI memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB, berkaitan dengan membangun zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujar Setia Untung Arimuladi.

Lebih lanjut, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati Riau) ini menyampaikan, perolehan penghargaan itu tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai di Badiklat. Termasuk dukungan dari para peserta Diklat, narasumber, widyaiswara, pengajar.

Selain membuat program yang menyentuh masyarakat, kata dia, Badiklat selalu berupaya mengedepankan pelayanan publik yang terbaik.

“Ke depan, dengan harapan predikat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Hal ini tidak mudah. Memang berat. Butuh keihklasan, dan kesungguhan untuk berbuat yang terbaik untuk institusi,”tutup Setia Untung Arimuladi.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Sedangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amien, dalam sambutannya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya membangun zona integritas di lingkungan unit kerja strategis.

Ma’ruf mengatakan, penghargaan itu akan menjadi contoh bagi kementerian/lembaga dan kepala daerah lain. Prinsip integritas di instansi pemerintah dinilai penting karena dapat mencegah penyimpangan kewenangan dan perilaku koruptif.

“Semakin baiknya integritas birokrasi maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Ma’ruf Amien.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, menyatakan terdapat sejumlah tahapan bagi kementerian/lembaga dan pemda untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Pertama, pencanangan zona integritas pada unit kerja. Kedua, pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kemudian penilaian tim internal dan evaluasi tim penilai nasional. Selanjutnya penetapan predikat unit kerja, dan terakhir penyerahan penghargaan,”ujarnya. Syamsuri

Leave a comment