Terbaru

Duit Serangan Fajar Rp 8 M Gagal Beredar, Bowo Sidik Pangarso Diciduk KPK

Uang Rp * M yang diamankan KPK dalam OTT.

KopiOnline Jakarta,– KPK telah menetapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka perkara dugaan suap pelaksanaan kerjasama antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyebut uang suap yang diterima Bowo digunakan untuk serangan fajar pada hari pencoblosan Pemilu 2019, 17 April yang akan datang.

Serangan fajar merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk pemilihan umum.

“Yang bersangkutan diduga mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk ‘serangan fajar’ pada Pemilu 2019 nanti,” kata Basaria di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, (28/03/2019).

Dalam konferensi pers tersebut KPK memperlihatkan tumpukan kardus berjumlah 84 yang berisi duit untuk serangan fajar tersebut. Jumlah uang yang disita KPK dan telah dimasukkan ke dalam amplop itu total sekitar Rp 8 miliar. Adapun uang itu dibagi dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu.

Bowo Sidik Pangarso tercatat sebagai calon legislatif atau caleg Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Serangan fajar ini diduga untuk membeli suara pemilih agar Bowo terpilih kembali sebagai wakil rakyat.

Bowo Sidik bakal dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUPH pasal 64 ayat 1 KUHP

PT Pupuk Indonesia, Hormati Hukum

Sementara itu, salah seorang pejabat direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) turut menjadi pihak yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). BUMN itu meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Pupuk Indonesia merasakan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini, karena saat ini Pupuk Indonesia tengah gencar melakukan penguatan internal dan perbaikan kinerja perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate governance di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan,” ujar Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, dalam keterangan persnya, Kamis (28/03/2019).

Foto : Ist

“Manajemen Pupuk Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada KPK,” imbuh Wijaya.

Selain itu Wijaya memastikan bila proses hukum yang berlangsung tidak mengganggu pencapaian target perusahaan. Dia juga meyakinkan bila tidak ada satu pun kebijakan perusahaan yang mendukung adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

OTT itu dilakukan KPK pada Rabu, 27 Maret 2019 yang menjaring 7 orang termasuk jajaran direksi PT Pupuk Indonesia itu. Belakangan KPK menangkap pula seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yaitu Bowo Sidik Pangarso.

KPK menduga ada transaksi haram yang terjadi berkaitan dengan distribusi pupuk menggunakan kapal laut. Tim KPK juga telah menyita uang dalam pecahan rupiah serta dolar Amerika Serikat, meski belum terungkap berapa jumlahnya.

Mereka yang ditangkap KPK saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK segera mengumumkan status hukum mereka yang terjaring OTT tersebut. Kop/kom/dtk

 

Leave a comment