Terbaru

LSM Matahukum : Penangkapan 420 Kontainer Kayu Merbau Asal Papua Resahkan Pengusaha

Mukhsin-Nasir-saat-dijumpai-wartawan-di-Kejaksaan-Agung.

KopiOnline Jakarta,– Penangkapan 420 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau asal Papua oleh petugas Dirjen Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), belum lama ini  di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan apalagi belum dilakukan olah TKP atau lacak balak.“Kami menyesalkan tindakan penangkapan, penyitaan dan penyelidikan atau penyidikan itu karena menimbulkan keresahan para pengusaha kayu,” ujar Mukhsin Nasir, Sekjen LSM Matahukum, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/03/2019).

ADVETORIAL

Mukhsin menjelaskan, menurut UU  Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dirumuskan tentang pengertian illegal logging yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.Salah satu ketentuan yang mengatur ketentuan pidana illegal logging tersebut adalah pasal 12 huruf e yaitu setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

“Yang dimaksud setiap orang dalam pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 tahun 2013 adalah oranr perorang dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia,” kata Mukhsin.Mukhsin melanjutkan, berdasarkan pasal 1 angka 12 surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan

Menurut Mukhsin, tindakan penangkapan, penyitaan dan penyelidikan atau penyidikan terhadap pidana illegal loging dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai UU Nomor 18 tahun 2013 dan bukan dilakukan oleh unit kerja di KLHK.

“Faktanya, sampai saat ini belum dibentuk lembaga yang diamanatkan UU Nomor 18 tahun 2013 tersebut, sehingga apabila terdapat tindalan penangkapan, penyitaan dan penyelidikan atau penyidikanoleh instansi lain maka dikategorikan penyelahgunaan lewenangan. Selain itu, kami menduga  Dirjen Gakkum KLHK belum melakukan olah TKP atau lacak balak,” tandas Mukhsin. Syamsuri

Leave a comment