Terbaru

Kejaksaan Serahkan Memori Kasasi Bebasnya TSK Kasus Pembobolan Bank Mandiri Rp 1,8 T

Jaksa-Agung-HM-Prasetyo-didampingi-Jampidsus-Adi-Toegarisman-kanan-dan-Kapuspenkum-Kejaksaan-Agung-Mukri-kiri.

KopiOnline Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menyerahkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas tujuh terdakwa kasus pembobolan kredit Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling Company (TABC) senilai Rp 1,8 triliun.

“Yakin perkara itu ada korupsi di sana. Ada kerugian di sana. Ada manipulasi di sana. Ada yang fiktif di sana. Ada perhitungan yang tidak benar di sana dan ada perhitungan kerugian negara oleh BPK. Apalagi mengenai nilainya yang di mark up, bisa dibayangkan Rp 1,8 triliun,” ujar Jaksa Agung Prasetyo kepada wartawan di Kejaksaan Agung akhir pekan lalu.

Prasetyo meminta publik bersabar menunggu vonis yang bakal dikeluarkan Mahkamah Agung (MA). “Dalam hal inipun, siapapun yang terlibat, biarlah Mahkamah Agung (MA) yang menilai dan menentukan,” tandasnya.

Sebelumnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, mengatakan, ada empat hal dalam memori Kasasi yang telah diserahkan ke MA.

Pertama tentang pandangan atau pertimbangan hakim soal kerugian keuangan negara. “Dalam persidangan kami sudah ajukan dari BPK, berarti itu bukti surat dan kami hadirkan di sidang, tapi hakim menyatakan itu bukan kerugian negara tapi itu menghitung jumlah tagihan, padahal BPK menghitung atas permintaan kami, berapa kerugian negara,” jelas Adi.

Kedua, soal pertimbangan hakim bahwa jaminan dari terdakwa selaku nasabah dari bank masih memadai. Padahal setelah tim jaksa mengkrocek di lapangan hasilnya nihil. “Jaminan utangnya, kami turun ke lapangan ternyata itu bukan piutang, pernyataan piutang itu palsu.

Ketiga, dalam memori kasasi juga dimasukan soal tidak sesuainya pembayaran angsuran pinjaman yakni perbulan hanya Rp 7 juta, padahal pinjamannya Rp 1 triliun lebih. “Ketiga bahwa sebetulnya dia masih proses membayar masih mengangsur, tapi itu hanya bayar 3 bulan, hanya Rp 7 juta, dari sekian triliun.”

Keempat, sebetulnya ada pihak ketiga yang mau mengambil alih, karena ada swasta yang sanggup itu. “Dari data yang ada, ada pihak ketiga yang mau ambil itu jauh sebelum kita masuk dalam menyidik perkara ini,” tutupnya. Syamsuri

 

Leave a comment