Terbaru

Mahfud MD Puji Jokowi Soal Gagasan Mendirikan Pusat Legislasi Nasional

KopiOnline Jakarta,- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memuji gagasan Jokowi untuk mendirikan Pusat Legislasi Nasional kelak jika terpilih kembali sebagai presiden pada Pilpres 2019. Ide Jokowi itu, dilontarkan dalam acara debat perdana pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/01/2019).

Mahfud menilai ide Jokowi yang hendak mendirikan Pusat Legislasi Nasional tersebut merupakan terobosan baru dalam bidang hukum dan patut didukung.

“Pasangan nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf) bagus. Lumayan menguasai masalah dan untuk bidang hukum ada yang baru, ya. Misalnya bagaimana membuat satu dapur penggodokan hukum,” kata Mahfud kepada wartawan usai mengikuti debat capres perdana di Hotel Bidakara.

Jokowi mengemukakan idenya membentuk Pusat Legislasi Nasional untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengatasi tumpang tindih peraturan perundangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Pertanyaan panelis yang dibacakan moderator Ira Koesno selengkapnya sebagai berikut: “Kepastian hukum penting bagi warga, pelaku usaha, dan jalannya pemerintahan. Namun ternyata, banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah. Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut?”

Pertanyaan ini semula ditujukan kepada pasangan Prabowo-Sandi, namun setelah paslon nomor urut 02 menjawab, giliran Jokowi-Ma’ruf yang diminta menanggapi.

Merespon pertanyaan tersebut, Prabowo menjawab bahwa ia akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk melakukan harmonisasi peraturan perundangan. Sedangkan Sandi menambahkan, pihaknya akan melibatkan partisipasi masyarakat, dengan menggandeng para pakar hukum, guna melakukan sinkronisasi peraturan perundangan.

Perlu diketahui, BPHN hanyalah badan pendukung kerja (supporting team) Kementerian Hukum dan HAM, sehingga posisinya berada di bawah Kemenkumham. Selama ini BPHN dinilai tak mampu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan lantaran posisi dan wewenangnya yang terbatas, sehingga tidak bisa mencakup kementerian atau badan-badan negara yang lain.

Pusat Legislasi

Diminta menanggapi jawaban Prabowo-Sandi, Jokowi secara tegas menyatakan, apa yang akan dilakukannya berbeda dengan tawaran yang telah disampaikan Prabowo-Sandi.

“Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, di Dirjen Peraturan Perundang-undangan, dan semua fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian kita gabungkan dalam badan yang bernama Pusat Legislasi Nasional, sehingga bisa dikontrol langsung oleh presiden. Dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” tutur Jokowi.

“(Pembuatan) perda-perda yang ada di daerah juga, agar tidak tumpang tindih, harus berkonsultasi dengan Pusat Legislasi Nasional. Yang kedua, akan kita sederhanakan semuanya (peraturan perundangan), sehingga jika ada tumpang tindih akan langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik,” imbuh Jokowi.

Jokowi menyampaikan tanggapannya tersebut sesuai alokasi waktu satu menit yang disediakan oleh moderator debat. Sementara pasangan Prabowo-Sandi, sebagai pihak yang terkena giliran menjawab pertanyaan, kebagian jatah waktu dua menit untuk menjawab.

Menurut Mahfud, pendirian Pusat Legislasi Nasional sebagai dapur atau pusat sinkronisasi peraturan perundangan tersebut sangat penting, sehingga masalah hukum dapat diolah dalam satu tempat yang sama.

“Misalnya ada satu dapur tadi untuk sinkronisasi, setiap masalah hukum diolah di dapur yang sama. Tidak sendiri-sendiri seperti sekarang. Sekarang ini kan sendiri-sendiri nih, departemen punya, daerah punya,” ucap guru besar hukum tata negara itu.

“Dapurnya nggak ada, saya kira (jadi) tumpang tindih. Tadi ada gagasan dua ya. Mau ada satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi, itu menurut saya bagus,” imbuh Mahfud.

Mahfud menilai ide Jokowi membentuk lembaga untuk menggodok aturan hukum lebih baik ketimbang ajakan-ajakan normatif menggandeng praktisi hukum.

“Itu (badan yang menggodok aturan hukum) saya kira penting. Karena kalau jawabannya, misalnya, untuk memperbaiki hukum (peraturan perundangan –Red) dengan mengumpulkan pakar-pakar untuk sinkronisasi, itu sudah (dilakukan) sejak dulu,” kata Mahfud. kop

Leave a comment