Terbaru

Jaksa Agung Lantik 13 Pejabat Eselon II Baru, 5 Diantaranya Kajati Baru

KopiOnline Jakarta,- Jaksa Agung HM Prasetyo melantik 13 pejabat eselon II baru di lingkungan Kejaksaan RI, Rabu (09/01/2019). Dari 13 pejabat eselon II yang dilantik itu, 5 di antaranya menjabat sebagai kepala kejaksaan tinggi (Kajati).

Lima Kajati yang dilantik adalah Kajati DKI Jakarta Warih Sadono, Kajati Kepulauan Riau Edy Birton, Kajati Papua Heffinur, Kajati Maluku Utara Wisnu Baroto, dan Kajati Nusa Tenggara Barat Arif.

Pejabat eselon II lain yang juga dilantik adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Tony Tribagus Spontana, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Asri Agung Putra, dan Direktur Penuntutan pada Jampidsus Sugeng Purnomo.

Selanjutnya, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus Ida Bagus Nyoman Wismantanu, Inspektur III pada Jamwas Deddy Siswadi, dan Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya pada Jampidum Mohamad Dofir.

Dua lainnya adalah Kepala Biro Perencanaan pada Jambin A Muhammad Taufik dan Direktur Ideologi Politik, Pertahanan dan Keamanan pada Jamintel Jaya Kesuma.

Dalam sambutannya Jaksa Agung HM Prasetyo para pejabat yang dilantik bahwa ada satu tugas dan tanggung jawab besar yang sedang menanti di depan mata yaitu perhelatan akbar pesta demokrasi, yang untuk pertama kalinya Pemilu Legislatif dilakukan secara serentak dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu berdasar pengalaman dan pengamatan, dalam realitas praktek berdemokrasi yang selama ini terjadi, dapat dinyatakan bahwa setiap kali diselenggarakan Pemilu, maka di dalamnya acap kali masih dijadikan sebagai ajang persaingan oleh segenap elemen dan elite politik, baik di tingkat daerah maupun nasional sambil saling unjuk kekuatan. Menjadikan Pemilu tidak lagi sebagai arena kontestasi berdemokrasi yang baik dan sehat untuk saling mengadu ide, gagasan, dan program, melainkan justru dianggap merupakan arena untuk menonjolkan gengsi meraih kemenangan guna memperebutkan kursi kekuasaan dengan mengabaikan etika dan menghalalkan segala cara.

Hiruk pikuk politik dalam meraih kekuasaan seperti itu cenderung kian memanas seiring meningkatnya trend semakin intens dilakukannya berbagai cara negatif mulai dari menebar kebencian, provokasi, dan politisasi dengan memanfaatkan dan membawa sentimen berbasis pada suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sampai dengan penyebaran berita bohong (hoax) penuh fitnah untuk menciptakan suasana saling curiga yang sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perpecahan, pertikaian, dan konflik ditengah masyarakat diantara sesama anak bangsa.

“Belum lagi dengan masih marak dan masifnya praktik politik uang (money politic) yang dilakukan untuk memengaruhi pemilih, semakin menambah panjangnya daftar persoalan yang akan menjadi ancaman dan dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu yang tidak mustahil akan menimbulkan banyak masalah yang pada akhirnya dapat bermuara pada proses hokum,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, dinamika persoalan sedemikian sudah barang tentu merupakan point-point penting yang patut mendapat perhatian bersama dalam menyikapi, mengelola dan menyelesaikan permasalahan disetiap tahapan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pemilihan umum untuk mencari dan memilih pemimpin nasional berikut wakil-wakil rakyat benar-benar diselenggarakan secara legitimate, sesuai norma serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan Pemilu terselenggara secara baik dan berkeadaban diterima dengan baik oleh semua pihak.

Dengan demikian, katanya, tidaklah keliru pula jika untuk itu ada yang memandang bahwa penegakan hukum adalah merupakan pilar penting yang begitu signifikan dibutuhkan untuk menghadirkan Pemilu yang berkualitas karena patut disadari bahwa Penegakan hukum dan Pemilu ibarat dua sisi mata uang yang keberadaannya akan saling melengkapi satu sama lain.

“Yang karenanya, dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum yang baik, tegas, dan profesional merupakan roh yang mampu menghidupkan Pemilu terlaksana sebagaimana mestinya,” katanya.

Untuk itu, tambah Jaksa Agung, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum harus mampu menjadi penopang dan penyangga utama, dalam posisi sentral selaku pemegang asas dominus litis, yang turut bertanggung jawab dan menentukan manakala perlu dilakukannya penegakan hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang sedang berjalan. Yang untuk itu maka netralitas dan independensi jajaran Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum yang imparsial, tidak diskriminatif, serta bebas dari kepentingan kelompok maupun golongan agar keseluruhan proses Pemilu dapat berjalan secara damai, bersih, tanpa hoax, tanpa politisasi SARA, tanpa manipulasi, dan tanpa politik uang sangat diperlukan.

Menyadari peran dan tanggung jawab yang begitu besar, maka persiapan dan kesiapan untuk mewujudkan suasana kondusif seperti yang diharapkan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sesuatu hal dan masalah utama yang menyerap perhatian, sekaligus mendesak untuk mendapat atensi  bersama.

“Dan untuk itu, kualitas dan kompetensi segenap insan Adhyaksa harus ditingkatkan secara baik agar dapat menguasai dan memahami dengan mudah setiap permasalahan, tugas, dan pekerjaan yang dihadapinya. Terutama agar dapat tampil secara maksimal didalam menjalankan peran strategisnya dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam kapasitas tanggung jawab dan tugas menangani dan menyelesaikan perkara-perkara pidana pemilihan melalui koordinasi lintas sektoral ditengah jalinan bekerja bersama secara komunikatif, interaktif, dan sinergis untuk menciptakan kesamaan pemahaman tanpa meninggalkan prinsip penegakan hukum yang baik, benar, profesional dan proporsional dan tanpa mengurangi maupun menghilangkan warna serta identitas Adhyaksa,” tutur Jaksa Agung. Syamsuri

Leave a comment