Terbaru

TITIK BANGKIT NKRI

Mayjen (Pur) Saurip Kadi

Oleh: Mayjen (Purn) Saurip Kadi.

KopiOnline Jakarta,- “Life is what happens to You while You’re busy making others plans” (John Lenon). Disadari atau tidak, hal itu berlaku untuk siapapun, tak terkecuali untuk Indonesia.

Sementara membahas mimpi-mimpi indah dan banyak lagi rencana tentang masa depan, namun apabila dalam realitanya, dilakukan dalam kerangka melanjutkan ketersesatan “way of thinking” dan tidak merasa kalau terbelenggu residu masa lalu, menjadi kontraproduktif, bahkan lalai, lengah dan terlena bahwa tetangga kita sudah berpacu dalam menata diri dan memanfaatkan peluang-peluang jaman yang didorong oleh berbagai faktor perubahan.

Negara-negara lain telah berhasil menata kembali “negara bangsa” (nation-state) yang dikelolanya untuk masuk dalam integrasi global secara elegan dan percaya diri. Kita juga menyaksikan bagaimana “pertempuran” antara ”Market Forces” versus “Government Forces”.  Peran pemerintah semakin hari semakin berkurang, karena diambil alih oleh mekanisme pasar. Dan apalagi pemerintah yang lembam, lambat, tidak efisien ditambah lagi korup, maka persoalan negara gagal bukan hal yang mustahil, bahkan bisa jadi berimbas pada terancamnya eksistensi negara bangsa itu sendiri. Karena pemerintah semacam itu hanya akan  menjadi beban bagi rakyatnya dan buat keseluruhan sistem, karena high-cost bureaucracy.

Potret Internal Bangsa.

Dirasakan atau tidak, sesungguhnya dalam diri bangsa ini ada kesalahan mendasar yaitu ketika dibangun tanpa akal sehat. Contoh, kalau Tap MPR, sebuah produk hukum resmi negeri ini, ternyata memaksakan logika sesat kepada setiap orang termasuk anak-anak sekolah akan mendapat rapor merah bila tidak menjawab seperti berikut: ”Bung Karno terlibat G30S. G30S kudeta. Kudeta terhadap pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah dipimpin oleh Bung Karno. Bung Karno tahanan rumah”, dan masih banyak lagi contoh lain. Tidak heran kalau akhirnya terjadi penurunan kualitas budaya yang ditandai oleh suatu rigiditas (kekakuan) dihampir semua sisi kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan bermasyrakat, tehnologi (tak peduli dengan ekosistem), dan bahkan dalam beragama, sehingga bangsa ini semakin sulit untuk merespon perubahan jaman.

Hilangnya fleksibilitas ini, juga dibarengi dengan hilangnya keharmonisan yang mengarah kepada perpecahan sosial. Padahal kita tahu, bahwa kepunahan suatu peradaban ditandai dengan kegagalan fungsi entitas-entitas pembentuk tatanan sosial, seperti pemerintahan (birokrasi), masyarakat (agama) dan pelumas perekonomian (perbankan) dan keteladanan sosial.

Kentalnya perilaku negara otoriter dimasa lalu, hingga kini juga masih menyisakan sikap birokrasi pemerintahan yang menggunakan kewenangannya dengan kesewenang-wenangan, dibarengi dengan budaya suap dari meja ke meja yang dipermaklumi secara bersama sehingga membudaya, maka terbentuk mentalitas birokrasi yang mengidap penyakit “kleptomania” dan masih banyak lagi buruknya perilaku alat negara tak terkecuali di lembaga peradilan yang tidak lagi didasarkan etika moral dan kebenaran seringkali dikalahkan oleh prosedur dan sejujurnya inilah kesengajaan atau rekayasa.

Sementara itu, masyarakat dinina-bobokkan oleh ajaran sesat yang diatas namakan sebagai ajaran agama. Tidak sedikit diantara pensyiar agama yang menawarkan surga-neraka, mengajarkan manusia untuk berdoa memohon surga, namun ketika ada kesempatan untuk segera masuk surga, mereka enggan dan cepat-cepat menolaknya.

Sebuah kontradiksi yang mendorong suburnya sikap kemunafikan. Bangsa ini juga terlalu lama membiarkan sejumlah proses edukasi yang lebih mengutamakan agar anak didik punya bekal pengetahuan untuk kehidupan diakherat (setelah mati), tanpa memberi bekal ketrampilan dan atau keahlian yang cukup untuk menghadapi kehidupan nyata di dunia nyata.  Kondisi tersebut, diperparah dengan praktek dunia perbankan, yang seharusnya sebagai pelumas roda perputaran sektor riil, justru menjadi rentenir dan penghisap darah perekonomian, yang sering justru mencekik rakyat.

Pendek kata, ibarat keluarga, bangsa ini sedang dilanda krisis kebersamaan, krisis kepercayaan, krisis harmoni dan juga krisis kebegawanan yang seharusnya ada kalangan yang menjadi panutan dan memberi keteladanan bagi masyarakat luas. Lalu apa yang harus kita perbuat dalam menyikapi hal tersebut? Apakah kita terus sibuk dengan urusan ”tetek-bengek” di dalam negeri yang tidak jelas ujung pangkalnya, sehingga tak kunjung usai?  Inilah agenda besar bangsa dalam tahun 2019 mendatang.

Padahal, dalam diri bangsa ini banyak sekali  keindahan, keagungan, dan kekuatan yang besar untuk melakukan perubahan besar. Apa yang tidak ada di negeri ini, bukankah  berkah Tuhan Yang Maha Esa  begitu melimpah ruah, tercurah di negeri ini?

Potret Eksternal Dunia.

Permainan “Uang Beranak Uang” di pasar uang  tanpa kegiatan ekonomi secara riil, hanya memperdagangkan uang dan kertas-kertas berharga dengan berbagai turunannya, tidak perlu repot-repot menghadapai masalah sosial sebagaimana dalam bisnis di bidang sektor riil, seperti repotnya perijinan, pemogokan buruh, dan lain-lainnya.

Model yang demikian ini melahirkan gelembung ekonomi (Bubble Economy). Sementara itu, dengan persiapan yang matang melalui pabrik-pabrik di RRC yang berkolaborasi pemasaran di USA dan Eropa berhasil mendominasi 10 besar pasar modal dunia untuk mengeruk devisa dalam jumlah sangat besar. Kondisi ini membuat setidaknya USA harus berpikir keras untuk mengimbangi RRC yang dengan perlahan tapi pasti akan menggeser peran US dollar sebagai mata uang rujukan dunia.

Disisi lain, perkembangan pesat teknologi telematika khususnya blockchain dan cryptocurrency juga terus berproses untuk menjadi platform transaksi “borderless” di seluruh dunia, menggeser peran uang kertas, perbankan, dan mata uang sejumlah negara utamanya USD. Currency War ini akan dan sedang menandai pergeseran peran “nation-state” ke arah yang lebih relevan di kemudian hari, yakni dari negara berbasis politik ekonomi mengarah menjadi negara berbasis budaya sebagai jatidiri bangsa-bangsa di dunia.

Arus besar gerakan dunia lainnya adalah munculnya kesadaran bersama masyarakat dunia sebagai sebuah kesatuan entitas, ibarat tubuh manusia  kalau paru-paru (Indonesia) nya bengek, maka bagian tubuh yang lain akan ikut menderita. Dari sanalah muncul  setidaknya ada 10 “Global Concerns” yang menjadi agenda bersama seluruh dunia yaitu: perubahan iklim, Kesetaraan (Gender, Suku, Ras, Agama), HAM, dan lain-lainnya.

Agenda Paska Pilpres 2019

Dengan penampilan yang oleh sejumlah pihak disebut dengan istilah “plonga-plongo” Presiden Jokowi telah melakukan proses “DETOXIFIKASI” terhadap penyakit kronis yang diderita bangsa ini. Slogan ”KERJA KERJA KERJA” dari sisi global sejalan dengan skenario perubahan peradaban yang tengah meninggalkan model ”KAPITALISME MALAS”. Maka sesungguhnya dengan modal yang telah dicapai saat ini, untuk pemerintahan kedepan sepanjang berani membikin sejarah dengan mendobrak realitas yang selama ini membelunggu bangsa, dalam waktu singkat niscaya kita akan tampil sebagai percontohan dan sekaligus mecusuar dunia.

Sebagai bangsa kita memiliki potensi untuk membentuk model ekonomi baru, yaitu people cybernomics melalui proses revolusi kebudayaan.  Suatu sistem yang mengembalikan nilai-nilai luhur Nuswantara sebagai falsafah hidup holistik yang sejalan dengan gerakan “back to nature” untuk penyelamatan bumi dan  global concerns lainnya, sehingga outputnya akan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat secara konkret. Dimana rakyat menjadi terorganisir dalam bentuk semacam korporasi melalui aplikasi telematika. Konsep ini mempertemukan antara kapitalisme dan sosialisme dalam korporasi kerakyatan, walaupun tidak harus berbentuk badan hukum koperasi, secara rigid.  Dalam konsep ini otomatis terjadi persamaan dan pemerataan hak dan kesempatan.

Kedepan kita perlu merajut kembali kebhinekaan kita, dendam lama harus kita akhiri. Kedepan makna kebhinekaan tidak boleh lagi menjadi sumber malapetaka bangsa. Maka Indonesia kedepan adalah Indonesia yang bisa mewadahi semua aliran, golongan, suku, agama, budaya, daerah, kearifan lokal, dan juga segenap anak bangsa tanpa kecuali. Kita harus mamahami bahwa Kapitalisme dan Komunisme adalah produk peradaban, melalui proses dialektika apa yang dahulu digambarkan Bung Karno tentang Pancasila kini tanpa disadari sudah menjadi realita peradaban manusia dimanapun.  Maka, yang diperlukan adalah bagaimana  bangsa ini bisa merumuskan model kolaborasi baru dalam memainkan geopolitik dan geoekonomi, sehingga bangsa ini berperan dalam perdamaian dunia dan rakyat kebagian rezeki serta keadilan dari proses perubahan tersebut.

Sejarah perjuangan keadilan bangsa-bangsa di dunia sudah menempatkan Indonesia sebagai Pemimpin Asia Afrika yang setiap tahun diperingati di Bandung. Sepatutnya dalam menyambut HUT KAA ke 74 mendatang bangsa ini  merancang agenda “Bung Karno Milenial” untuk kembali mempimpin Asia Afrika dengan contoh nyata.

Penulis adalah, Tenaga Ahli Menko Polhukam RI

Leave a comment