Terbaru

Jelang Perhelatan Pesta Demokrasi 2019, Narasi Kebencian Makin Menguat

Diskusi Publik yang selenggarakan Forum Wartawan Online (FWO) Indonesia di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018).

KopiOnline Jakarta,- Dalam rangkaian kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan Forum Wartawan Online (FWO) Indonesia di Gedung Nyi Ageng Serang, Jl. H R. Rasuna Said 22 kav.C Kuningan Jakarta Selatan ( 18 Desember 2018 ), dihadiri berbagai eelemen masyarakat.

Diskusi Publik yang bertemakan   “Membangun Budaya Politik Santun Dalan Rangka Memperkuat Pertahanan Negara” para narasumber : 1. Marsekal TNI (Purn.) Ir. Muhammad Johansyah, M.Eng.,M.A. (Dosen, Peneliti Keamanan Internasional). 2. Dr. Abdul Rivai Ras, MM, M.S, M.Si, (Dosen Kajian Stratejik dan Global UI dan Fouder BRORIVAI Center. 3. Dr. Abdul Aziz Khafia, S. Si, M.Si. (Anggota DPD RI / MPR RI). 4. Deny Carter (Direktur Lembaga Survey INDEX POLITICA). Modenator: Nur Budi Hariyanto, M.Si.

Isaiah Berlin, mengkontraskan tentang dua ragam pandangan Kebebasan. Pertama; Kebebasan positif (bebas untuk) adalah kebebasan yang paling konservatif yaitu kebebasan untuk memenuhi hak-hak dasar manusia antara lain kebebasan untuk berbicara, menulis dan lain lain. Kedua; Kebebasan Negatif (bebas dari) adalah kebebasan yang seiring dengan perjalanan waktu, pengalaman telah menjelma menjadi kebebasan yang telah bersentuhan dengan nilai-nilai (norma) agama, moral, hukum, etika, dan lain lain.

Kedua bentuk kebebasan tersebut harus berjalan seiring dan saling melengkapi.
Dalam konteks Indonesia saya melihat sejak konstestasi politik Pilpres 2014 sampai saat ini terlebih menjelang perhelatan akbar pesta demokrasi pada April 2019, narasi kebencian akan terus semakin menguat. Sebagian dari elit dan massa mengalami persoalan dengan dua kebebasan yang digagas dan dipandu oleh Isiah Berlin.

Seharusnya 2 kebebasan tersebut berjalan seiring, yang pertama menghasilkan kebebasan dalam arti substansial, berjalan lebih maju meninggalkan kebebasan yang kedua yaitu kebebadan yang diilhami oleh ilmu pengetahuan, hukum, filsafat, etika, dan lain lain. Hasilnya adalah caci maki, berita bohong, dan lain lain yang berujung pada persoalan hukum dan ruang penjara. Pada dasarnya kebebasan positif dan implikasinya telah melanggar etika. Etika harus berpedoman pada prinsip keadilan yang netral diantara konsep kebaikan yang berbeda-beda.
Kebebasan dan etika politik yang berkembang saat ini telah menjauhkan bahkan memisahkan rakyat dengan negara dan rakyat dengan pemimpin negara. Salah satu elemen penting dari kekuatan nasional adalah rakyat. Rakyat sebagai kekuatan nasional, tidak hanya dilihat dari segi kuantitatif, tetapi dari beragam segi salah satunya adalah faktor psikologi yaitu kecintaan rakyat kepada negara (nasionalisme) dan pemimpinnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kekuatan nasional. Demikian pemaparan Marsekal TNI (Purn.) Ir. Muh. Johansyah, M.Eng.,M.A. (Dosen, Peneliti Keamanan Internasional) dalam Diskusi Publik yang digelar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018).

Setelah acara diskusi publik yang dilaksanakan oleh Forum Wartawan Online (FWO) Indonesia itu berakhir, di tempat terpisah D. Budiharto, S.Psi.,M.M. selaku ketua panitia mengungkapkan bahwa perjalanan politik Indonesia terutama paska reformasi bergulir hingga saat ini memang sangat luar biasa. Kehebohan para peserta kontestasi dan para pendukungnya dalam berbagai level bahkan terlihat sangat reaktif dan agak menghawatirkan apalagi ketika menyentuh isu SARA.

Dari berbagai diskursus politik jelang 2019, etika semestinya memegang peranan penyeimbang di tengah-tengah prosesi dinamika politik. Selain diskursus-diskursus tersebut suasana panas menjelang tahun politik 2019 semakin panas dengan berbagai kegaduhan antara lain yang sempat viral saat ini adalah fenomena saling sindir sehingga keluar kata-kata yang tidak mendidik dan semakin lama makin membuat rakyat tidak bertambah cerdas untuk menentukan pilihan-pilihannya.

Elite politik harus bertanggung jawab terhadap tegaknya NKRI, untuk itu Budiharto menghimbau agar elite politik menyiram air dingin di tengah dinamika politik saat ini, dan bukan malah menyiram udara panas. Karena apa, tetap yang menjadi korban rakyat. Dan yang lebih parahnya lagi adalah disintegrasi bangsa.

Budaya politik santun, bersih dan beretika akan memperkokoh dan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan politik santun, beretika dan bersih akan berdampak para pejabat dan elit politik mempunyai sifat dan sikap jujur, amanah, berpola pikir melayani. Politik yang kita kembangkan adalah sesuai dengan tujuan berdirinya Negara, sejahtera dan membangun manusia seutuhnya. Etika politik yang santun akan menjauhkan kepentingan pribadi para pejabat dan elit politik dan mengutamakan kepentingan rakyat sehingga menjadi seorang negarawan.

Kalau ingin bangsa ini membangun etika politik yang baik, bagus, cerdas dan etika yang sepantasnya, maka para peserta kontestasi politik harus memiliki struktur yang baik dan berjalan sesuai fungsinya masing-masing sehingga publik akan melihat ada sesuatu yang baik, benar dan bermanfaat untuk rakyat dan menjadi tauladan bagi generasi penerus bangsa.
Ini yang harus dipahami dan disadari bahwa Etika dalam berpolitik memang harus disandingkan. ded

Leave a comment