Terbaru

Pertahankan WTP, Wagub Enny Anggraeni : LHP BPK RI Segera Ditindaklanjuti

Wagub Sulbar saat penandatanganan bersama Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Okta Panjaitan

KopiOnline Mamuju, – Untuk mempertahankan pini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar sebut akan segera menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulbar.

Hal itu disampaikan Wagub Sulbar saat penandatanganan bersama Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Okta Panjaitan sekaligus penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 di Kantor Perwakilan BPK RI Sulbar, Senin (17/12/2018).

“Tadi kita menerima hasil laporan dari BPK RI Provinsi Sulbar, tentunya kita akan menindak lanjuti dengan segera apa hasil dari BPK. Pemerintah Provinsi Sulbar selalu berharap laporan hasil pemeriksaan belanja daerah selalu membaik, dikarenakan ditahun 2017 Sulawesi Barat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga opini tersebut akan selalu dipertahankan. Untuk saat ini kita selalu berharap akan selalu lebih baik lagi, karena saya juga belum baca tapi setelah itu kita akan segera lanjutkan tindak lanjuti seperti apa akan yang kita lakukan kedepan,” sebutnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan mengemukakan, kegiatan tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban anggaran daerah tahun 2018 bagi Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju. Selain itu terdapat keterlambatan pemeriksaan dikarenakan masih banyaknya kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih berjalan sehingga dalam melakukan audit data akan dilakukan di awal tahun 2019.

“Pemerintah provinsi masih sedikit yang bisa diperiksa oleh BPK, karena masih banyaknya kegiatan-kegiatan ditiap-tiap OPD,” beber Eydu

Terkait serapan anggaran pemerintah provinsi, dinilai masih belum terserap secara maksimal dikarenakan masih banyaknya agenda kegiatan yang terlambat. “Dana APBD yang masih belum terserap, sehingga nanti kita melakukan diawal tahun 2019,” ujarnya.

Eydu menambahkan, terdapat sisa waktu yang perlu dimaksimalkan untuk menuntaskan berbagai kendala yang terjadi hingga akhir Desember, dan status Pemerintah Daerah Sulbar saat ini masuk dalam kategori warning.

Rapat tersebut turut dihadiri, Sekretaris Dewan Provinsi Sulbar, Safaruddin, anggota DPRD Sulbar, Thamrin Endeng, Sekda Kabupaten Mamuju, Suaib serta para tamu undangan. Andy

Leave a comment