Terbaru

Data BPS, Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Barat Menurun

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Sulbar, Asri

KopiOnline Mamuju,– Badan Kesbangpol Sulbar menggelar sosialisasi pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar, berlangsung di Aula Maleo Town Square (Matos) Mamuju,  Senin 17 Desember 2018.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Sulbar, Asri menyampaikan, kegiatan dilaksanakan untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar daerah, dalam memperoleh gambaran perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, serta dapat sebagai bahan evaluasi pemerintah dan masyarakat, dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IDI Sulbar  2017 mengalami penurunan yakni mencapai angka 67,74 persen, jika dibanding pada 2016 sebesar 72,73 persen.

“BPS Sulbar telah berhasil mengumpulkan data IDI 2017 melalui berita surat kabar, dokumen dan wawancara mendalam,”ungkapnya.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, pembangunan sistem politik yang demokratis, diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, akan memberikan ruang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia.

“Untuk itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis, perlu didukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, perlu juga memanfaatkan  berbagai bentuk media massa dan penyiaran, serta berbagai jaringan informasi di pusat dan daerah secara optimal,”kata Idris.

Perkembangan demokrasi di masing-masing daerah atau provinsi di Indonesia, sambungnya, dilihat dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu IDI.

IDI berupaya mengukur demokrasi melalui tiga aspek penting,  yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Untuk itu  IDI menyajikan gambaran demokrasi masing-masing provinsi berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari tiga aspek itu.

Tidak hanya itu, IDI juga menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan keselarasan antara good governance dengan tujuan reformasi demokrasi.

“Data tersebut dapat digunakan pemerintah serta otoritas lokal, seperti kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat dan lainnya, sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan evidence-based analisis,”ungkap Idris.

Terkait perkembangan hak sipil dan politik, mantan Kepala LAN Makassar ini menyebutkan, hal tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian, diantaranya hak untuk terbebas dari absolutisme negara,  memberi jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan untuk kemajuan ekonomi dan hak untuk pembangunan.

Adapun peserta sosialisasi berasal dari tim Pokja IDI Sulbar, Badan Kesbangpol se Sulbar, partai politik, Ormas, toko masyarakat, media cetak dan elektronik, HMI Manakarra Sulbar, serta OPD terkait.

Hadir dalam kegiatan itu, anggota DPRD Sulbar Sukardi M. Noor, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Rahmat Sanusi beserta jajaran, Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana, Kepala BPS Sulbar Win Rizal, serta undangan lainnya.  Andy

Leave a comment