Terbaru

PT INKA Gandeng Kejaksaan RI Antisipasi Permasalahan Hukum Bidang Perdata

Dirut PT INKA (persero), Budi Noviantoro (kiri), dan Jamdatun Kejaksaan RI, Loeke Larasati (kanan), menandatangani kesepakatan bersama tentang permasalahan hukum PT INKA di Jakarta

KopiOnline Jakarta,– PT Industri Kereta Api (PT INKA) menggandeng Jaksa Agung Muda Perdatang dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI guna mengantisipasi permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Antisipasi itu diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Direktur Utama (Dirut) PT INKA (Persero), Budi Noviantoro, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negera (Jamdatun) Kejaksaan RI, Loeke Larasati, yang berlangsung di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018)

Sebagai BUMN yang menjadi manufaktur kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara, dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT INKA (persero) berpedoman pada tiga nilai perusahaan yang dikenal dengan nama Tri Prasetya INKA, yaitu integritas, mutu dan profesional.

Hal tersebut dalam rangka mewujudkan visi PT INKA menjadi perusahaaan kelas dunia di bidang perkeretaapian dan transportasi perkotaan di Indonesia. Sedangkan misinya menciptakan solusi terpadu untuk transportasi kereta api dan perkotaan dengan keunggulan kompetitif dalam bisnis dan teknologi produk yang sesuai untuk mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan.

Mengingat begitu pesatnya persaingan dan tantangan dunia usaha, pengelolaan perusahaan oleh Direksi INKA harus  didasarkan pada sifat kehati-hatian (prudent) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara di sisi lain potensi permasalahan hukum yang muncul pun semakin kompleks.

Mengantisipasi hal tersebut, PT INKA menggandeng Bidang DATUN Kejaksaan RI dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Kesepakatan Bersama tersebut merupakan wujud nyata dukungan Bidang DATUN Korps Adhyaksa terhadap upaya pemerintah menjalankan sektor industri kereta api nasional yang bertujuan akhir pemerataan pembangunan nasional.

Pemberian jasa hukum di bidang DATUN kepada instansi Pemerintah, dimana di dalamnya termasuk pula Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

“Hal inibertujuan mengawal jalannya roda pembangunan dengan mengedepankan pencegahan, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan kepatuhan,”  kata Loeke Larasati.

Lebih jauh Loeke menjelaskan, bidang DATUN Kejaksaan RI diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Pertimbangan Hukum dimaksud bersifat preventif dan antisipatif sehingga diharapkan mencegah terjadinya pelanggaran yang berujung pada tindak pidana.

“Selain itu, bidang DATUN Kejaksaan RI juga dapat memberikan bantuan hukum (non litigasi dan litigasi) dan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara,” jelas Loeke.

Sementara itu Dirut PT INKA (persero), Budi Noviantoro, mengatakan, PT INKAmemiliki peran sangat strategis yang ditunjukkan dengan meningkatnya eskalasi proyek pengadaan kereta api.

Misalnya saat ini PT INKA sedang menyelesaikan beberapa kontrak multi years pesanan kereta baik dari dalam maupun luar negeri. Antara lain 438 unit kereta penumpang stainless steel dan 31 trainset LRT (light rail transit) Jabodebek pesanan PT KAI (Persero), 250 kereta penumpang pesanan Bangladesh Railway, 6 Diesel Multiple Unit (DMU), 3 Lokomotif dan 15 kereta penumpang pesanan Philippines National Railway (PNR).

“Dengan semakin berkembangnya PT INKA, pesanan semakin banyak, baik itu pesanan dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan adanya kesepakatan ini, kami menjalin kerja sama agar bisnis yang sedang kita jalankan ini pada jalur sesuai peraturan hukumnya” kata Budi Noviantoro.

Oleh karenanya, tambah Budi, sinergi dengan Bidang DATUN dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen PT INKA untuk dapat menjaga legalitas proses bisnis perusahaan serta mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance). Syamsuri

Leave a comment