Terbaru

3 TSK Korupsi Anggaran Makan Minum Pemkab Basel Ditahan

Safrianto Zuriat Putera, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Selatan

KopiOnline Jakarta,–  Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan (Basel), Provinsi Bangka Belitung (Babel), mengambil sikap tegas dan tidak pandang bulu terhadap para tersangka yang diduga menggerogoti uang negara.

Kali ini giliran tiga tersangka (TSK) kasus dugaan korupsi anggaran belanja Makanan dan minuman (Mamin) untuk kegiatan penguatan fungsi kesekretariatan dan administrasi perkantoran, serta anggaran belanja Mamin pada kegiatan fasilitasi kelancaran tugas Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan tahun anggaran 2017.

Ketiga tersangka itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Basel, Suwandi AKS, Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) Dra Endang Krisnawati MM dan Bendahara Umum (Bendum) pengeluaran keuangan di kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Basel, Yusuf AMD.

“Tersangka Suwandi dan Yusuf ditahan di Lapas Tuatunu, sedangkan tersangka Endang Krisnawati ditahan di Lapas Perempuan kelas III Pangkalpinang. Penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari ke depan,” ujar Safrianto Zuriat Putera, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Selatan, kepada wartawan, Kamis (13/12/2018).

Menurut Safrianto, penahanan ketiga tersangka itu karena ada alasan subyektif dan obyektif. Alasan subjektif dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi perbuatan serupa.

“Sementara alasan objektif ancaman pidanan yang disangkakan lebih lima tahun dan layak ditahan,” jelas Safri, sapaan akrabnya.

Suwandi, A.KS, Endang Kristinawaty maupun Yusuf, A.Md, masing-masing ditetapkan sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan belanja dan minuman pada kegiatan penguatan fungsi kesekretariatan dan administrasi perkantoran serta belanja makanan dan minuman pada kegiatan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017.

Anggaran penguatan fungsi kesekretariatan dan administrasi perkantoran sebesar Rp. 2.305.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.186.215.500. Kemudian anggaran fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 1.651.500.000 dengan realisasi anggaran Rp. 475.979.500.

Dari realiasi kedua kegiatan tersebut, maka keseluruhan realisasi anggaran Rp. 2.662.195.000. Setelah dipotong pajak restoran (pajak daerah), PPN, PPh pasal 23 Rp. 319.777.865, sehingga jumlah realisasi anggaran setelah dikurangi pajak Rp. 2.342.417.135.

Berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Kep. Bangka Belitung ditemukan adanya penyimpangan menimbulkan kerugiaan keungan negara sebesar Rp. 1.683.570.735,-

“Berdasarkan hasil penyidikan diperoleh fakta adanya penyimpangan dalam pelaksanaan belanja dan minuman pada kegiatan penguatan fungsi kesekretariatan dan administrasi perkantoran serta belanja makanan dan minuman pada kegiatan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017,” kata Safri.

Lebih lanjut dikatakan Safri, penyimpangan terjadi dalam proses pengadaan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan oleh tersangka S, tersangka EK dan tersangka Y. Sehinga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.683.570.735.

Para tersangka tersebut dalam pelaksanaan belanja dan minuman pada kegiatan penguatan fungsi kesekretariatan dan administrasi perkantoran serta belanja makanan dan minuman pada kegiatan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017, melakukan mark up harga pembelian makanan dan minuman serta sebahagiannya fiktif / membuat pertanggungjawaban fiktif.

“Kepada tersangka S, tersangka EK dan tersangka Y, disangka melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 9 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutup Safri. Syamsuri

Leave a comment