Terbaru

Jaksa Agung Prasetyo Minta Jajarannya Tekan Laju dan Maraknya Praktik Koruptif

Jaksa-Agung-HM-Prasetyo-pada-peringatan-Hari-Anti-Korupsi-se-Dunia-2018-di-Kejaksaan-Agung.

KopiOnline Jakarta,- Aparat penegak hukum Kejaksaan dituntut kesiapan, persiapan dan sikap proaktif dan responsifnya untuk memastikan secara konsisten melakukan berbagai upaya dengan sungguh-sungguh, yang benar-benar terukur, cerdas, berkualitas dan berintegritas.

Hal itu untuk dapat meningkatkan kinerja pencegahan, penindakan dan pemberantasan, penegakan hukum baik preventif maupun represif, guna menekan laju dan maraknya praktik tindakan koruptif, yang berdampak merugikan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Hal itu dikatakan Jaksa Agung HM Prasetyo saat menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia di lapangan Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Senin (10/12/2018).

Hadir pada kesempatan itu Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Adi Toegarisman, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi dan jajaran kejaksaan lainnya.

Pada kesempatan itu Jaksa Agung Prasetyo mengungkapkan, semangat menjadikan gerakan nasional anti korupsi bukanlah merupakan sebuah kebijakan tanpa alasan dan dasar pertimbangan, melainkan lahir dari realitas global yang dipandang demikian memprihatinkan.

Oleh sebab itu maka, Gerakan Nasional anti korupsi tersebut harus dianggap sebagai sebuah dorongan kuat bagi segenap komponen bangsa di tengah semakin masifnya kejahatan korupsi yang terjadi di tanah air yang telah menggerogoti pilar dan sendi kehidupan negara dan menyengsarakan kehidupan banyak orang.

Tidak ada lagi aspek kehidupan dan organ negara yang imun dari virus korupsi sekarang ini. Bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik RI ternyata mengalami penurunan dari 3,71 pada tahun 2017 menjadi 3,66 pada tahun 2018.

“Hal tersebut menggambarkan sikap permisif pada sebagian kalangan masyarakat terhadap korupsi masih cukup besar, sehingga patut menjadi perhatian kita bersama. Kondisi tersebut hendaknya menjadi alarm yang menyemangati kita semua agar tidak menyerah, tidak putus asa, dan tetap optimis untuk melangkah dengan pasti melawan korupsi. Sehingga dengan demikian, tanpa kecuali semua kita harus meyakini bahwa tidak ada pilihan lain untuk membuat berbagai langkah dan strategi pencegahan dan penindakan yang efektif dan efisien, sebagai skala prioritas dan gerakan urgen dalam mengantisipasi dan menyikapi tindak pidana korupsi,” jelas Prasetyo.

Menurut Prasetyo, kondisi yang memprihatinan dan mengkhawatirkan tersebut tentunya memerlukan keteladanan yang dapat memberikan perubahan yang berarti bagi terciptanya cara pandang, perilaku, dan budaya anti korupsi.

Berkenaan hal tersebut, setiap insan Adhyaksa diharapkan menjadi role model yang dapat dijadikan panutan dengan menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan secara berintegritas dan berjalan sesuai tata cara dan jalur yang benar (on the right track) yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan secara moral.

“Untuk itu, keteguhan integritas dan moral aparatur menjadi bagian dan variabel terpenting sekaligus sebagai modal utama yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena realitas empiris menunjukkan para koruptor akan selalu berusaha untuk mencari celah meloloskan diri dari jerat hukum, yang salah satunya dilakukan dengan cara memanfaatkan rendahnya integritas aparat penegak hokum,” tutur Prasetyo.

Pada kesempatan itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan kinerja jajarannya sepanjang tahun 2018 mulai dari Januari hingga November dimana telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp522 miliar. Keberhasil itu berasal dari dari berbagai kasus korupsi yang ditangani yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan.

Dia menyebutkan dari Januari hingga November 2018 untuk tahap penyelidikan jumlahnya sebanyak 1.251 perkara, penyidikan 792 perkara dan penuntutan sebanyak 1.481 perkara.

Dikatakan Prasetyo dari jumlah penuntutan tersebut sebanyak 792 perkara merupakan hasil penyidikan Kejaksaan dan 689 perkara berasal dari penyidikan Polri. ”Selain itu sepanjang tahun 2018 sudah dilaksanakan eksekusi pidana badan sebanyak 972 perkara,” katanya.

Dia pun mengapresiasi capaian seluruh jajaran Adhyaksa yang telah bekerja keras melakukan berbagai upaya menyelamatkan aset-aset kekayaan negara yang telah dikorupsi.

Dikatakannya juga penegakan hukum yang tegas oleh jajarannya di dalam memberantas korupsi tidak semata untuk memberikan efek jera dengan menghukum pelaku. “Tapi juga secara sungguh-sungguh dan maksimal berupaya mengembalikan, menyelamatkan dan memulihkan aset, keuangan negara yang hilang akibat dikorupsi,” tuturnya. Syamsuri

 

Leave a comment