Terbaru

Kajati Bengkulu Dukung Tim Jaksa Lelang Aset Koruptor Rumah Sakit Bhayangkara

Tim Jaksa Kejari Bengkulu pasang plang di atas tanah aset terpidana Sunoto di Blora Jawa Tengah

KopiOnline Jakarta,– Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Amandra Syah Arwan, mendukung dan menyetujui langkah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Emilwan Ridwan, yang akan melelang aset koruptor Sunoto terkait kasus dana bantuan PPK BLU (Badan Layanan Umum) RS Bhayangkara Bengkulu tahun anggaran 2016 dan pencucian uang yang merugikan negara senilai Rp 6,8 miliar.

ADVETORIAL

“Saya dukung dan mengapresiasi langkah tim jaksa dari Kejari Bengkulu yang telah berhasil menelusuri dan mengamankan aset Sunoto, terpidana koruptor RS Bhayangkara,” ujar Amandra Syah Arwan saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Sabtu (08/12/2018).

Amandra Syaharwan Kajati Bengkulu

Dijelaskan Amandra, perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tahun 2017. Oleh karena itu untuk mengeksekusi barang bukti (BB) perkara tersebut, yang dirampas untuk negara, dilakukan pengamanan.

“Selanjutnya dilakukan penilaian dan pelelangan. Ini semua dilakukan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara,” tutup Amandra.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Emilwan Ridwan, menjelaskan, setelah melihat semua berkas-berkas penanganan kasus-kasus yang tersendat penyelesaiannya, ia pun membentuk tim untuk menindaklanjuti penyelesaiannya.

“Di antaranya membentuk tim menelusuri aset terpidana Sunoto terkait terkait kasus dana bantuan PPK BLU Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tahun 2016 lalu yang merugikan negara sebesar Rp6,8 miliyar, yang tersendat penyelesaiannya sejak tahun 2017,” ujar Emilwan.

Diterangkan Emil – sapaan akrabnya — setelah tim melakukan penelusuran aset-aset yang dimiliki terpidana, ternyata aset tersebut tidak berada di Provinsi Bengkulu, melainkan berada di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah sebanyak empat bidang tanah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Emilwan Ridwan

Setelah ditemukan aset berupa 4 bidang tanah tersebut, lanjut Emil, tim jaksa pidana khusus Kejari Bengkulu langsung mengamankannya dengan memasang plang di atas tanah tersebut statusnya dirampas oleh negara berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor 8/Pid.Sus/TPK tanggal 7 Agustus 2017. Pemasangan plang tersebut juga sebagai bentuk pengamanan aset negara tersebut.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu, aset-aset terpidana dirampas untuk  pengembalian kerugian negara dan nantinya akan dilakukan pelelangan. “Ini upaya kita dalam rangka melakukan pengembalikan kerugian negara,” jelas Emilwan.

Mantan Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung itu mengungkapkan, saat ini pihak kejaksaan belum mengetahui nilai aset yang diamankan serta kepastian nilai aset tersebut. Pihaknya akan menunggu dari ahli penafsiran harga aset atau appraisal.

“Kita belum bisa pastikan berapa nilai aset yang dimiliki terpidana. Tafsiran nilai tersebut kita serahkan ke pihak penafsir harga atau appraisal,” ungkapnya.

Sunoto, mantan Bendahara Pengeluaran RS Bhayangkara Bengkulu, dihukum delapan tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, ia juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti Rp7,9 miliar dikurangi uang titipan terpidana Rp1,112 miliar sehingga uang pengganti yang harus dibayar Rp 6,8 miliar yang jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

“Saat ini terpidana Sunoto masih sedang menjalani hukuman delapan tahun penjara atau sama dengan tuntutan jaksa,” tutup Emilwan. Syamsuri

Leave a comment