Terbaru

Lagi TSK Korupsi Dana Pensiun PT Pupuk Kaltim Ditahan Kejagung

KopiOnline Jakarta,– Tim penyidik tindak pidana khusus pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjebloskan ke tahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun (Dapen) PT Pupuk Kaltim tahun 2011-2016 yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 175 miliar.

Kali ini giliran tersangka (TSK) DB, Komisaris PT Strategi Management Service, yang ditahan penyidik di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Penahanan dilakukan penyidik untuk mempercepat proses penyidikan,” ujar Dr Mukri, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, kepada wartawan  di Jakarta, Selasa (04/12/2018).

Pada sisi lain, jelas Mukri, penyidik melakukan penahanan karena dikahwatirkan tersangka mengulangi tindak pidana, mempengaruhi saksi dan merusak barang bukti yang dapat menghambat proses penyidikan. “Serta ada kekahwatiran tersangka melarikan diri,” tandasnya.

Terkait kasus ini, sebelumnya Kejagung telah menahan 5 tersangka lainnya. Kelimanya adalah Direktur Utama Dana Pensiun PT Pupuk Kaltim, Ezrina Aziz. Direktur Investasi Dapen PT Pupuk Kaltim berinisial ZB, Dirut PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (DAJK) atau Komisaris PT Anugrah Prataman Internasional (API), ACK,  Direktur PT Bukit Inn Resort (IBR), IBS  dan  DL Dirut PT API atau Komisaris PT DAJK.

Tersangka DB ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar kejaksaan Agung. DB yang keluar dari ruang pemeriksaan menggunakan rompi tahanan Kejaksaan Agung berwarna Pink hanya bisa bungkam dan menundukkan kepalanya tanpa memberikan pernyataan sedikitpun.

Ia lebih memilih berjalan cepat menuju mobil tahanan yang telah menunggunya di Lobby Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, mengatakan, telah terjadi pengelolaan dana pensiun PT Pupuk Kaltim yang melanggar hukum.

”Pupuk Kaltim mempuyai dana pensiun, dalam pengeloaannya membeli saham repo dari dua perusahaan kemudian satu perusahaan membeli 30 Kondominium dan ini sudah kita sita,” jelas Adi beberapa waktu lalu.

Dalam peraturan Kemeterian Keuangan 199/PMK.01.10/2008 tentang dana investasi dana pensiun dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 3/POJK/2015 tentang dana investasi, kata Adi yang juga mantan Jaksa Agung Muda Intelijen, pembelian saham repo tidak dibenarkan.

“Pembelian saham repo itu tidak boleh melanggar hukum. Ada aturannya. Kemudian pembelian kondominium itu ternyata yang dibeli dalam posisi dijamainkan. Intinya begitu,” tegas Adi.

Kasus ini berawal dana pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT) dengan PT. Anugerah Pratama Internasional (PT. API) dan PT. Strategis Management (PT. SMS) telah melakukan perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo (PT. DAJK) dan PT. Eurekaa Prima Jakarta (LCGP) yang dapat dikategorikan sebagai repurchase agreement (repo) dimana pembelian repo bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK-010/2008 tentang Investasi dana pensiun.

Bahwa akibat dari transaksi repo, Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 229.883.141.293 yang tidak bisa dikembalikan oleh PT. Anugerah Pratama Internasional dan PT. Strategis Management. Syamsuri

 

 

Leave a comment