Terbaru

Terkait Kasus Pencucian Uang Bank Mandiri, Petinggi PT BCA Finance Diperiksa

KopiOnline Jakarta,- Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin gencar melakukan pemeriksaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Bank Mandiri.

Kali ini Manager Regional PT Bank Central Asia (BCA) Finance, Rafid, diperiksa sebagai saksi terkait kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rony Tedy,  Direktur PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Company  dalam kasus pembobolan kredit Bank Mandiri (persero) Commercial Banking Center Bandung kepada PT TAB Company.

“Ya, telah diperiksa Regional Manager PT BCA Finance, Rafid, sebagai saksi,” ungkap Dr Mukri, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, kepada wartawan di Jakarta, Senin (03/12/2018).

Rony Tedy saat ini tengah menjalani persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung bersama enam terdakwa lainnya.

Terdakwa Rony yang merupakan Direktur PT TAB Company diketahui telah melakukan penyelewengan pengajuan kredit di Bank Mandiri (persero) Commercial Banking Center Bandung dengan menggelembungkan nilai aset, diduga senilai Rp 73 miliar telah digunakan tidak sesuai dengan semestinya.

Perkara ini dinilai merugikan keuangan negara mencapai Rp 1,83 triliun, bermula ketika Mandiri mulai memberikan fasilitas kredit modal kerja (KMK) pada 19 Desember 2008.

Kemudian sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, diberikan beberapa fasilitas tambahan dan mendapat perpanjangan fasilitas KMK senilai Rp 880 miliar, Letter of Credit (LC) senilai Rp 40 miliar impor dan kredit investasi (KI) senilai Rp 250 miliar pada 15 April 2015.

“Penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ini, telah memeriksa saksi sebanyak enam orang,” lanjut Mukri.

Seperti diketahui tim penyidik Kejagung telah menetapkan Rony Tedy, Direktur Utama PT TAB Bottling, sebagai tersangka sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang.

Surat perintah penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rony Tedy telah diterbitkan beberapa hari lalu oleh pihak kejaksaan. Pasal TPPU digunakan karena uang hasil kejahatan Rony Tedy telah diubah dalam bentuk pembelian properti dan mobil mewah.

Rony Tedy ditetapkan sebagai tersangka terkait pembobolan kredit PT Bank Mandiri Commercial Banking Centre cabang Bandung oleh PT TAB yang merugikan negara hingga Rp1,5 triliun.

Dalam perkara itu, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka, yaitu Head Accounting PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Vincentius yang sempat buron, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager PT TAB Frans Edward Chandra, Commercial Banking Manager Surya Baruna Semenguk, tersangka lain berinisial TS dan PPW yang menjabat sebagai pemutus kredit

Kejagung telah melakukan pelimpahan tahap dua terhadap tersangka Rony Tedy sebagai Direktur Utama PT TAB. Dia diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik kasus itu.

Rony adalah pemohon kredit modal kerja (KMK), kredit investasi, deposito, dan letter of credit (LC) PT TAB kepada Bank Mandiri Commercial Banking Center Cabang Bandung pada 2015.

Kasus ini berawal pada 15 Juni 2015. Berdasarkan Surat Nomor: 08/TABco/VI/205 Direktur PT TAB mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung.

Pengajuan perpanjangan meliputi seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp880,6 miliar, perpanjangan dan tambahan plafon LC sebesar Rp40 miliar sehingga total plafon LC menjadi Rp50 miliar, serta fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp250 miliar selama 72 bulan.

Dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit terdapat data aset PT TAB yang tidak benar dengan cara dibesarkan dari aset nyata. Sehingga berdasarkan Nota Analisa pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 30 Juni 2015 seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan.

Dengan cara itu PT TAB memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit pada 2015 sebesar Rp1,170 triliun.

Selain itu, debitur PT TAB telah menggunakan uang fasilitas kredit antara lain sebesar Rp73 miliar untuk keperluan yang dilarang dalam perjanjian kredit.

Semestinya, dana tersebut hanya digunakan untuk kepentingan KI dan KMK. Akibatnya, keuangan negara Rp1,5 triliun, yang terdiri atas pokok, bunga dan denda, raib. Syamsuri

 

Leave a comment