Terbaru

Kejagung Evaluasi Aplikasi Smart Pakem Kejati DKI Jakarta

KopiOnline Bali,– Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengevaluasi aplikasi Smart Pakem (pengawasan aliran kepercayaan masyarakat) yang diluncurkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI. Keputusan itu diambil guna mengantisipasi berkembangnya informasi yang menyebut aplikasi tersebut bakal memicu persekusi terhadap kelompok minoritas.

Demikian penegasan Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan seusai membuka Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI 2018, di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Selasa (27/11). “Ya, nanti akan kita evaluasi lagi kalau itu dianggap dan dikhawatirkan akan membuat adanya dampak lain,” ujarnya.

Menurut dia, aplikasi Smart Pakem milik Kejati DKI yang bisa diunggah melalui Google Play Store, itu punya tujuan baik. Evaluasi pun dilakukan karena prinsipnya Korps Adhyaksa tetap terbuka atas pelbagai kritik yang disampaikan masyarakat.

“Dengan demikian masyarakat juga diharapkan bisa memberikan masukan kepada kita. Tetapi kalau itu dianggap nantinya bisa berdampak kurang positif, ya tentunya akan kita evaluasi. Tidak ada masalah karena yang pasti niatnya baik, tujuannya baik, supaya hasilnya juga baik.” tandasnya.

Ia membeberkan bahwa kegiatan yang fokus untuk mengawasi aliran kepercayaan itu sudah berlangsung lama, serta melibatkan beberapa instansi, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Polri, ulama, dan tokoh agama.

“Jadi tidak perlu ada keraguan atau kekhawatiran akan adanya persekusi dan sebagainya. Dan kita sifatnya bukan represif, tapi justru kalau memang ada penyimpangan, ya dibahas di sana. Memang ketuanya Jaksa Agung dan sekretarisnya Jaksa Agung Muda Intelijen, tapi itu bukan putusan dari kejaksaan sendiri.” paparnya.

Prasetyo berharap, kegiatan pengawasan aliran kepercayaan itu tidak perlu dipersoalkan. Dalam pelaksanaannya, tim yang diberi mandat akan mencermati dan meneliti informasi mengenai indikasi aliran kepercayaan yang menyimpang, seperti kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang jelas menyimpang dan kemudian dibubarkan.

Aplikasi Smart Pakem Kejati DKI sempat diprotes oleh Komnas HAM dan sejumlah pegiat HAM. Mereka menilai aplikasi itu punya potensi pelanggaran kebebasan beragama, khususnya kepada kelompok minoritas, seperti penganiayaan, kekerasan, dan kriminalisasi. Syamsuri

Leave a comment