Terbaru

Kejaksaan Punya Sejumlah Strategi Untuk Menjaga Ketahanan Budaya

KopiOnline Jakarta,– Langkah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memasukkan Kejaksaan RI dalam Tim Pokja (Kelompok Kerja) Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia, didukung penuh dan mendapat apresiasi dari jajaran Kejaksaan RI.

“Peran Kejaksaan dalam hal ini bidang intelijen dalam menjaga ketahanan budaya sangat diperlukan. Pasalnya, Kejaksaan RI mempunyai intelijen hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia,” ujar M Yusuf, Direktur B pada Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Kejaksaan Agung, dalam percakapannya dengan wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Yusuf menegaskan, budaya menjadi perekat persaudaraan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketertiban umum akan terjaga jika masyarakat mengetahui dan paham terhadap budaya di daerah masing-masing.

“Budaya itu perekat, menjaga ketertiban umum, agamanya apapun kalau budayanya sama tentram. Tapi kalau kita biarkan hilang, gimana? ” kata Yusuf.

Karena itu, kata Yusuf, ketahanan budaya harus benar-benar dijaga. Kejaksaan, lanjut pria yang dikenal supel  dalam bergaul ini, memiliki beberapa strategi untuk menjaga ketahanan budaya. Di antaranya, melakuakn penguatan sinergitas dengan berbagai Kementerian, Lembaga dan stakeholder yang berkaitan dengan kemajuan budaya.

Kemajuan budaya, lanjut Yusuf, yaitu memajukan budaya yang kemudian menjaga pelestarian dari ancaman-ancaman gangguan, serta pengembangan dan pembinaan budaya itu sendiri.

“Selain penguatan sinergitas juga penguatan data-data factual. Misalkan, berapa museum tingkat nasional atau tingkat internasional. Misalkan, ada budaya serumpun yakni budaya yang ada di beberapa negara lain sama ya diangkat menjadi budaya dunia,” jelasnya.

Saat ini, kata Yusuf, langkah yang tengah dilakukan dalam menjaga ketahanan negara yakni melakukan pendataan singkronasi data untuk mengetahui mana yang masuk dalam cagar budaya, museum, warisan, susunan kerajaan dan lainnya.

“Ini masuk dalam program jaga negeri. Ini kan masuknya ketahanan budaya. Kita menjaga budaya-budaya kita, suaka maupun purbakala, warisan dahulu harus terjaga dan terinventarisir dengan baik, baik daerah maupun oleh nasional,” tegas Yusuf.

Langkah ini, lanjut Yusuf, juga merupakan antisipasi adanya gangguan-gangguan dari asing yang ingin mengkalim budaya Indonesia sebagai budaya negaranya.

“Kita jaga, kita daftarkan invetarisasi bahwa ini hak patennya sudah milik Indonesia, daftarnya ke Kemenkumham, kita harapakan kementerian yang mempunyai kewenangan soal budaya yang mengeluarkan sertifikasinya.  Jadi budaya mengeluarklan budaya, ini perlu dirembukkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, peran Kejaksan dalam menjaga ketahanan budaya juga cukup luas yakni selain melakukan pengawasan juga melakukan pendeteksian dini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. misalkan terjadinya konflik budaya seperti Kerajaan dan Kesulatan yang sama-sama merasa saling benar.

“Jadi peran kejaksaan menjaga, pengawasannya, pembinaannya, pengembangannya, nanti kita lihat, misalkan terjadi konflik, kita masuk ke situ jangan sampai terjadi konflik, deteksi dini, pencegahan jangan sampai mengganggu keteriban umum, kalau kita berbudaya, ketertiba dan ketentraman itu pasti terjaga,” jelas Yusuf.

Selanjutnya keseriusan Kejaksaan dalam menjaga ketahanan budaya bisa dilihat melalui Perintah Jaksa Agung (Perja) Nomor 013 Tahun 2017 yang intinya memerintahakan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk mengetahu adat sitiadat dan kearifan lokal daerah.

“Kepemimpinan mengetahui adat istyiadat, kearifsn lokal, teritorial, ini strateginya.  Masak kepala kejaksaan tidak mengetahuai kearifan lokal, misalkan di sana adat istiadat penganiayaan cukup berdamai, ya sudah, orangnya sudah berdamai masak sih dihukum tinggi,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan budaya daerah yang berkaitan dengan penegakan hukum, misalkan di Aceh ada seseorang melakukan perjinahan, hukum yang berlaku di Aceh hukum cambuk, lalu soal ganja yang di Aceh sudah biasa digunakan untuk bumbu masakan.

“Misalnya di aceh masalah ganja dianggap biasa karena buat bumbu masak, kecuali bawa kiloan, di Bali sabung ayam, budaya di sana masak dianggap pidana judi, ini kearifan lokal. Kalau hukum positif kan kaku. penegakan hukum kan buat keadilam. kalau masyarakatnya sudah adil mau ngapain” jelasnya.

Jadi, menurut Yusuf, seorang jaksa harus mengetahui budaya daerah dimana menjadi tempat tugasnya, agar memahami apa yang menjadi kearifan lokal di daerah tersebut, sehingga tidak salah dalam mengambil langkah sebagai aparat penegak hukum.

“Jaksa yang mengetahui budaya, sejarah akan merasakan menyatu dengan budaya setempat, budaya itu perekat menjaga ketertiban umum, gangguan ada, duduk bersama mana budaya mana adat,” tutupnya.  Syamsuri

Leave a comment