Terbaru

Kejari Kota Bekasi Berhasil Tagih Tunggakan PBB Wajib Pajak senilai Rp 100 miliar

Hermon Dekristo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Jawa Barat

KopiOnline, Jakarta, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi berhasil menagih dan sekaligus menarik tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari para wajib pajak di Kota Bekasi yang jumlahnya mencapai Rp 100 miliar.

“Dalam tempo sebulan Kejari Kota Bekasi selaku jaksa pengacara negara (JPN) berhasil menagih sekaligus menarik PBB tahun 2018 dari para wajib pajak di Kota Bekasi mencapai Rp 100 miliar,” ujar Hermon Dekristo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Jawa Barat, ketika dihubungi wartawan, kemarin.

Menurut Hermon, jumlah PBB yang berhasil ditagih itu baru sebagian dari target Rp500 miliar tunggakan PBB di wilayah Kota Bekasi yang harus ditagih.

Meski begitu Hermon mengaku tidak memiliki target harus berapa puluh persen PBB yang bisa ditagih pihaknya selaku JPN guna membantu Pemkot Bekasi mengatasi defisit anggaran.

“Ya, kita berusaha semaksimal mungkin membantu menagih tunggakan PBB 2018,” katanya terkait upaya Pemkot Bekasi menagih PBB dengan menggandeng pihaknya melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun selaku JPN.

“Jadi sudah ada kesepakatan dan kerjasama untuk menagih para wajib wajak yang nunggak PBB di Kota Bekasi. Dan kami sampai saat ini telah mendapat sekitar 400 surat kuasa khusus (SKK) dari Pemkot untuk dapat menagih,” tutur Hermon.

Melalui SKK tersebut pihaknya kemudian memanggil dan memberitahu wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan penunggak PBB, untuk segera melunasinya dalam tempo tertentu.

“Jika pemberitahuan dari kami selaku JPN tidak digubris, maka langkah yang dilakukan dengan cara menyegel tanah maupun bangunan yang menunggak PBB,” tutur Hermon yang baru dua bulan menjabat Kajari Kota Bekasi.

Dicontohkannya saat pihaknya dengan tanpa pandang bulu menyegel rumah kontrakan milik seorang Kajari yang menunggak pembayaran PBB. “Nah itu kita tunjukan kepada masyarakat sebagai contoh jika mereka tidak mau bayar PBB,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Hermon mengakui adanya kendala di lapangan dalam penagihan PBB. Hal itu terjadi lantaran masih tidak rapinya administrasi terkait masalah PBB.

Antara lain, dicontohkannya. ada pemilik tanah yang memiliki satu hamparan tanah sudah menjual tanahnya secara terpecah-pecah.

Dalam data administrasi ternyata PBB nya masih mencantumkan nama yang bersangkutan. “Padahal pihak yang membeli tanahnya juga sudah membayar PBB,” ucap Hermon.

Sebelumnya Pemkot Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kota Bekasi akan berupaya memaksimalkan pendapatan dari PBB dengan cara menagih door to door dengan menggandeng Kejari Kota Bekasi. Syamsuri

Leave a comment