Terbaru

Badilat Kejaksaan RI Berkomitmen Dukung Reformasi Birokrasi

KopiOnline Jakarta,– Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI akan terus menunjukkan komitmennya mendukung program Reformasi Birokrasi.

“Badiklat Kejaksaan akan terus berinovasi sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” kata Setia Untung Arimuladi, Kepala Badiklat Kejaksaan RI, kepada wartawan di Jakarta, akhir pecan lalu.

Pernyataan itu diungkapkan Untung – sapaan akrabnya —  menyusul lolosnya Badiklat Kejaksaan RI pada evaluasi tahap akhir oleh Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Untung mengatakan, pada inovasi pencanangan zona Integritas WBK dan WBBM di satuan kerja dibawah kendalinya untuk menunjukkan komitmen bahwa Badiklat Kejaksaan RI mendukung program Reformasi Birokrasi.

“Badiklat menyelenggarakan Gerakan Pelatihan Reformasi Birokrasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 dengan target 280 diantaranya para Wakil Kepala Kejati se-Indonesia, Asisten Pembinaan Se- Indonesia, dan para Kepala Kejaksaan Negeri,” ucap Untung.

Tujuan gerakan pelatihan Reformasi Birokrasi di Badiklat, jelas Untung, guna mempersiapkan pemimpin birokrasi yang memiliki kompetensi kepemimpinan reformasi bagi para pemimpin organisasi pemerintah.

“Ini, untuk menciptakan inovasi dan terobosan bagi perbaikan organisasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi,” ucap dia.

Lanjut dia, kompotensi yang dibangun mencakup kemampuan berpikir inovatif untuk mengatasi berbagai kendala birokrasi, kemampuan merancang dan mengimplementasikan inovasi untuk menciptakan nilai tambah bagi kepentingan organisasi dan masyarakat.

“Selain itu, pelatihan reformasi bagi para penyelenggaraan organisasi pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam mewujudkan good govenernance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima dan akuntabilitas kinerja,” tutur mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat itu. Syamsuri

Leave a comment