Terbaru

Terkait Kasus Korupsi, Kejagung Tahan Mantan Kajati Maluku

Mantan Kajati Maluku yang ditahan Kejagung.

KopiOnline Jakarta,– Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Chuck Suryosumpeno, akhirnya harus menerima kenyataan pahit ditahan tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penahanan itu dilakukan penyidik setelah memeriksa Chuck sebagai tersangka dugaan korupsi penyalagunaan kewenangan dalam penyelesaian aset milik terpidana Hendra Rahardja dalam perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS).

“Berdasarkan pertimbangan dari tim penyidik, maka dilakukan penahanan terhadap Chuck dalam kapasitas Ketua Satgasus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi,”kata M Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), kepada wartawan, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Dia menegaskan, penetapan status tersangka terhadap Chuck dilakukan lantaran adanya dua alat bukti permulaan yang cukup. “Jadi Tolong jangan dibuat bombastis. Saya bukan menahan jabatan seseorang. Ini murni penegakan hukum,”ujarnya.

Selain menahan Chuck, tim penyidik pula menahan tersangka Ngalimun, yang juga seorang jaksa. Bedanya, Chuck ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung sedangkan Ngalimun ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Selain Chuck, Adi juga menegaskan pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka lainnya yakni Albertus Sugeng Mulyanto (pengusaha) dan Zainal Abidin (Notaris). Namun keduanya belum bersedia memenuhi panggilan.

Seperti diketahui, kasusnya berawal pada tahun 2012 Hendra Rahardja diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman seumur hidup dan membayarak uang pengganti Rp1,950 triliun.

Dalam rangka melaksanakan eksekusi nputusan tersebut, tersangka CS (Chuck Suryosumpeno), selaku Ketua Pelaksanaan Satgasus barang rampasan dan barang sita eksekusi berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-X-22/C/03/2011 tentang tugas pokok Satgasus barang rampasan dan barang sita eksekusi. Namun berjalannya waktu ditemuakan yangbersangkutan dengan sengaja tidak melaksnakan tugas dan wewenang yakni tidak melaksanakan sita eksekusi dan lelang atas tanah milik terpidana Hendra Rahardja yang terletak di Jatinegara Jakarta Timuir.

Melainkan melakukan proses persetujuan yang bersifat melepas aset dengan cara yang beretentangan dengan tugas dan wewenangnya dan juga bertentangan dengan sistem eksekusi dalam hukum pidana yaitu menyetujui penjualan aset terpidana Hendra Rahardja diluar putusan Pengadilan. Sebelum memberikan persetujuan CS mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Hotel A, yang pada pokoknya CS menyetujui tanah aquo untuk dijual tanpa melalui proses pelelangan.

Setelah memberikan persetujuam, CS bertemua dengan pihak terkait yang mengkalim sebagai ahli waris terpidana yang menanyakan proses jual beli tanah a quo yang melibatkan pihak luar dan dijawab oleh CS.  Atas persetujuan penjualan tersebut, terjadi jual beli tanah milik terpidana sebesar Rp 12 miliar dengan pembayaran dulakukan sebanyak dua tahap, namun yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 2 miliar.

Berdasarkan perhitungan penilaian publik Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus Roman, nilai pasar tanah yang terletak di Jatinegara Indah milik terpidana pada tahun 2010 ketika dilakukan penjualan sebesar Rp 34,597 miliar. Akibatnya negara diduga mengalami rugi Rp 32,597 miliar. Syamsuri

Leave a comment