Terbaru

Jaksa Agung : Tak Ada Kriminalisasi Atas Penetapan TSK Chuck Suryosumpeno

KopiOnline Jakarta,– Jaksa Agung menegaskan, tidak ada kriminalisasi dalam penetapan terhadap mantan Jaksa Chuck Suryosumpeno sebagai tersangka dalam dugaan korupsi perampasan aset.  Meskipun Chuck telah memenangkan putusan Pengajuan Kembali Mahkamah Agung (PK MA) dalam menggugat keputusan Jaksa Agung yang mencopot dirinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, namun penetapan tersangka Chuck bersifat obyektif dan proporsional.

“Tidak ada kriminalisasi. Semuanya objektif, profesional, dan proporsional. Oh, nggak ada bertepatan (penetapan tersangka dengan putusan PK–red). Udah lama, lebih duluan. Dan saya sampaikan ya itu bukan putusan satu-satunya, tapi ada putusan lain pemberhentian yang bersangkutan dari PNS Kejaksaan,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Rabu (07/11/2018).

Menurutnya, penyidikan kasus tersebut sudah lama diproses di Pidsus Kejagung. Namun Jaksa Chuck sendiri yang selalu mangkir ketika dipanggil. “Untuk lebih jelasnya tanyakan ke Pidsus ya,” kata Prasetyo menandaskan.

Keputusan pemberhentian Chuck sebagai PNS Kejaksaan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang telah diproses dan disidangkan oleh Majelis Kehormatan Jaksa/DKN. Pembehentian sebagai PNS Kejaksaan itu dikuatkan oleh Bapeg ketika Chuck mengajukan keberatan ke Badan Kepegawaian yang diketuai MenPAN-RB.

Oleh karena itu, lanjut Prasetyo, putusan PK untuk merehabilitasi jabatan Chuck tidak mungkin dipenuhi dan dilaksanakan karena yang bersangkutan sudah bukan lagi PNS Kejaksaan.

Dalam kesempatan berbeda, tersangka Chuck Suryosumpeno juga akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Pidsus Kejagung atas dugaan kasus korupsi perampasan aset, Rabu (7/11).  Secara kebetulan Chuck ditetapkan sebagai tersangka hanya beberapa hari setelah dirinya memenangkan putusan PK tersebut.

Bahkan tim penyidik Pidsus juga mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga tersangka lain atas kasus dugaan korupsi itu. Masing-masing, jaksa Ngalimun, Albertus Sugeng Mulyanto, dan Zainal Abidin.

Seperti diketahui, perseteruan sesama Adhyaksa ini bermula saat Chuck sebagai Ketua Tim Satgassus Kejagung melakukan pemulihan aset Hendra Rahardja pada 2012.

Tim Satgassus menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan, dan Cisarua terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja.

Di era Jaksa Agung Basrief Arief, Chuck dinyatakan melaksanakan proses penyelesaian kasus Hendra sudah sesuai prosedur.

Namun saat Prasetyo menjadi Jaksa Agung, proses itu dianggap tidak sesuai prosedur. Puncaknya, Chuck diberhentikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku dengan alasan proses penjualan aset Hendra tidak sesuai prosedur.

Penyitaan itu dinilai tidak sesuai dengan SOP sebab di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim. Bahkan tim Satgassus disebut melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan Kejagung.

Hasil dari penyitaan tersebut juga dianggap tidak maksimal masuk ke kas negara. Contohnya aset di wilayah Jatinegara yang hanya dijual Rp 25 miliar. Padahal, menurut Kejagung, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dulu, baru kemudian bisa dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, tim Satgassus hanya menyetorkan Rp 2 miliar ke Kejagung.

Terkait sengkarut persoalan itu, akhirnya Chuck yang dicopot dari jabatannya sebagai Kajati Maluku menggugat Jaksa Agung ke PTUN Jakarta dan menang di tingkat Peninjauan Kembali (PK). MA menyatakan apa yang dilakukan Chuck sesuai prosedur sehingga pemecatan itu tidak sah.  Disisi lain, kasus Chuck yang diduga terlibat atas korupsi perampasan aset juga dilanjutkan penyidik Pidsus. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Chuck bersama ketiga tersangka lainnya terancam ditahan, sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan KUHAP. syamsuri

Leave a comment